YLBHI: Jaksa Akan Sulit Buktikan Kesalahan Ahok

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melihat banyak kejanggalan dalam kasus Ahok.
, Majalah Kartini | 06/12/2016 - 16:23

kasus-ahok

MajalahKartini.co.id – Koordinator Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Julius Ibrani melihat banyak kejanggalan dalam pengusutan kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, bahkan menurutnya Jaksa akan sulit membuktikan kesalahan Ahok di pengadilan nanti dengan merujuk pasal yang disangkakan kepada Ahok. Dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/12), Julius menjelaskan, pasal 156a yang disangkakan kepada Ahok tidak tepat karena hal itu bisa melanggar hak asasi manusia.

Ahok sendiri dijerat menggunakan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman lima tahun penjara dan Pasal 156 KUHP dengan ancaman hukuman empat tahun penjara. Menurutnya, dalam konteks hak asasi manusia, Pasal 18 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi Indonesia lewat UU No 12 Tahun 2005, telah menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Kebebasan ini dengan batasan tidak boleh mengganggu hak orang lain untuk berpikir, berkeyakinan dan beragama.

Julius menambahkan, perlindungan diberikan kepada orang sebagai subjek, bukan kepada pikiran, keyakinan, atau agama sebagai objek. Sedangkan yang diatur oleh Pasal 156a KUHP ini adalah perlindungan terhadap objek. “Tidak heran, karena historis pasal ini adalah pasal teror dari pemerintah kolonial Belanda terhadap kelompok agama yang dibangun oleh pribumi di masa itu,” lanjutnya.

Dirinya juga mengatakan, secara doktrin hukum pidana, haruslah dibuktikan dua hal, yakni “mens rea” atau niat, dan “actus reus” atau perbuatan. Terkait “mens rea”, mengunggah video tentang kegiatan gubernur ke YouTube tidak ditemukan niat jahat. “Karena akun resmi Gubernur tersebut dinyatakan sebagai bagian dari transparansi kerja pejabat publik supaya bisa ditonton publik,” tegas dia.

Kordinator YLBHI itu memprediksi, sulit untuk menjerat Ahok jika Jaksa menggunakan pasal ini. Karena di sisi lain, Julius melihat proses penyidikan hingga P21 yang dilakukan polisi dan jaksa luar biasa cepat. “Kejanggalan belum bisa saya lihat dengan jelas, namun, percepatan proses pemeriksaan dan penetapan tersangka di mana ada sekitar ribuan laporan di kepolisian yang mangkrak (berdasarkan penelitian LBH dan MaPPI), tentu ini menjadi pertanyaan, bahwa apakah ada perlakuan khusus terhadap kasus ini? Apakah karena tekanan massa lewat demonstrasi?” ujarnya. (Foto: ANT FOTO/Muhammad Adimaja)

Tags: , , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: