Vaksinasi Efektif Pangkas Biaya Pengobatan

Program vaksinasi di Jakarta awalnya diinisiasi Pemprov DKI Jakarta.
, Majalah Kartini | 16/04/2017 - 09:15

vaksin

MajalahKartini.co.id – Dr. Widiastuti dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mengatakan, program vaksinasi di Jakarta awalnya diinisiasi Pemprov DKI Jakarta karena dinilai sangat efektif dan bisa memangkas biaya pengobatan kaker serviks. Pemprov DKI sudah menganggarkan dana APBD untuk pembelian vaksin.

“Pada 2015, kami laporkan ke Kementerian Kesehatan. Ternyata gayung bersambut, pihak Kemenkes sudah merencanakan untuk mulai program nasional,” ujar dr. Widi dalam media workshop oleh Forum Ngobras di Jakarta, Rabu (12/4).

Pembelian vaksin akhirnya disokong Kemenkes, dan vaksinasi HPV dimasukkan ke program BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah). Vaksin HPV diberikan dua kali. Dosis pertama saat anak kelas 5 SD, dan dosis berikutnya di kelas 6. “Respon masyarakat sangat baik. Cakupan vaksinasi mencapai 92%, meski baru pertama kali dimulai,” ucapnya.

Memang, sebagian orangtua masih ragu, khawatir akan keamana vaksin, apalagi belum lama ini merebak kasus vaksin palsu. Yang pasti, vaksin yang diberikan gratis bukanlah vaksin yang jelek. “Gratis untuk warga, tapi dibeli oleh anggaran dari Kemenkes,” imbuhnya.

Dinkes DKI Jakarta melakukan pendekatan ke dinas pendidikan, termasuk komite sekolah yang terdiri dari orangtua murid. Dengan mengedukasi orangtua murid, diharapkan orangtua paham mengenai efikasi, pentingnya dan keamanan vaksin, sehingga setuju agar anaknya divaksin.

Dr. Prima Yosephine, Kasubdit Imunisasi Kementrian Kesehatan mengatakan vaksinasi adalah hak anak, dan menjadi kewajiban bagi orangtua untuk memberikan imunisasi kepada anak. “Imunisasi memiliki landasan hokum yang kuat, diatur dalam UUD 1945 maupun UU perlindungan anak,” katanya.

Posisi vaksinasi HPV dalam program imunisasi nasional masih dalam demonstrasi, belum masuk program nasional. Dari sudut program, harus ada gambaran apakah vaksin baru bisa diimplementasi; sebelumnya harus diujicobakan dulu.

“Bukan uji coba keamanan vaksin, melainkan etik, apakah bisa jalan dengan program. Kita pilih provinsi yang performanya baik dan cukup kuat anggaran operasionalnya, sehingga kita pilih DKI. Apalagi DKI sudah punya rencana,” tutur dr. Prima.

Burden kanker serviks di Jakarta pun tinggi. Tahap berikutnya akan dicoba di beberapa propinsi lain. Tahun depan, program vaksinasi akan dilakukan di DI Yogyakarta dan Surabaya, dan pada 2019 di Makasar dan Menado. “Berikutnya kita diskusikan lagi, apakah bisa masuk program nasional,” uajr dr. Prima.

Vaksin HPV sudah tersedia di Indonesia sejak 10 tahun lalu. Kenapa baru mulai sekarang? “Banyak factor yang harus dieprtimbangkan. Begitu vaksin masuk program, diharapkan tidak putus, terus berkelanjutan,” tegasnya.

Burden kanker serviks di Indonesia cukup berat, dan vaksin sudah terbukti aman, sehingga memenuhi criteria masuk program. Yang perlu dipertimbangkan yakni ketersediaan vaksin, agar program tidak putus. Saat itu, Indonenesia belum bisa memporduksi vaksin sehingga harus impor, sedangkan vaksin impor sangat rentan terputus; harus adu kuat dengan Negara lain yang juga butuh vaksin ini. Harga vaksin pun harus terjangkau, dan kondisi keuangan Negara harus cukup untuk pembelian vaksin, tanpa mengorbankan dana untuk pembangunan. Efektivitas skrining berbeda dengan vaksinasi.

“Skrining dilakukan pada perempuan yang sudah menikah, di mana sudah ada risiko, sehingga agak terlambat. Sedangkan vaksinasi kita berikan sedini mungkin sebelum ada paparan virus, jadi kita sudah menang selangkah,” papar dr. Prima.(Foto : Andim)

Tags: , , , , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: