Seperti Ini Proses Perizinan Online dengan Digital Signatur

Melalui penerapan metode baru secara online maka seluruh proses penerbitan perizinan dilakukan di dunia maya.
, Majalah Kartini | 27/12/2016 - 09:00

__peluncuran-pelayanan-perizinan-secara-online-dan-penggunaan-digital-signature-3

MajalahKartini.co.id – Pemohon cukup mengajukan permohonan secara online di situs Kemendag dan mengunggah softcopy berkas persyaratan yang diminta. Kemudian Kemendag akan menverifikasi permohonan dan mengacu pada softcopy berkas yang diterima. Apabila persyaratan telah lengkap dan benar, permohonan akan disetujui.

Selanjutnya, akan ada email notifikasi dari Kemendag ke email pemohon. Di dalam email notifikasi ini dilampirkan juga softcopy perizinan yang telah jadi untuk dapat digunakan dan dapat dicetak secara mandiri oleh pemohon.

Sebelum perizinan online ini diberlakukan, pada 2007 Kemendag pernah menerapkan perizinan secara manual melalui Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) yang kemudian berubah nama menjadi Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan (UPTP). Selanjutnya, pada 2013, sistem Inatrade meluncurkan sistem perizinan secara online meski tanpa digital signature.

Baru pada 1 Februari 2016, sistem perizinan online yang dilengkapi dengan digital signature mulai diterapkan sebagai proyek percontohan. Sistem tersebut sukses dijalankan dan terus dikembangkan sehingga dapat diresmikan hari ini.

Seiring reformasi pelayanan publik di sektor perdagangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, beserta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur meluncurkan pelayanan perizinan online dengan tanda tangan digital/elektronik (digital signature), Jumat (23/12), di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta. Pelayanan perizinan ini akan diberlakukan efektif per 1 Januari 2017.

Reformasi perizinan perdagangan ini diterapkan sebagai bentuk partisipasi dan komitmen Kemendag untuk mewujudkan layanan yang transparan/cepat serta menumbuhkan dunia usaha yang maju di era digitalisasi ekonomi, sekaligus melaksanakan amanat Presiden RI tentang sapu bersih pungutan liar (SABER PUNGLI) di lembaga-lembaga pemerintahan.

Perizinan online dengan digital signature secara signifikan akan mengurangi pertemuan tatap muka antara pemohon dengan pemberi perizinan. Dengan begitu, potensi pungutan liar dan penyalahgunaan wewenang bisa diminimalisasi. (Sumber Kemdag RI/Foto: Kemdag RI)

Tags: , , , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: