Selesaikan Sengketa Bisnis, BANI Imbau Pengusaha Manfaatkan Arbitrase

Penyelesaian sengketa di badan arbitrase tergolong murah dan kerahasiaannya terjamin.
, Majalah Kartini | 02/09/2016 - 12:00

MajalahKartini.co.id – Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) mengimbau para pengusaha untuk memanfaatkan badan arbitrase dalam setiap sengketa yang terjadi diantara pelaku dan badan usaha. Arbitrase merupakan suatu cara untuk menyelesaikan sengketa bisnis di luar pengadilan negara.

“Arbitrase itu adalah jalan penengah dalam sebuah sengketa, jadi pengusaha tidak harus ke pengadilan yang biasanya memakan waktu yang lama,” kata Ketua BANI, M. Husseyn Umar di Jakarta, melalui siaran pers yang diterima, Kamis (1/9).

Selain prosesnya yang cepat, lanjut dia, penyelesaian sengketa di badan arbitrase tergolong murah dan kerahasiaannya terjamin. Hal-hal seperti ini yang dipertimbangkan oleh para pelaku usaha. Karena pengadilannya bersifat tertutup, tidak terbuka untuk umum seperti di pengadilan negara.

“Meski dalam arbitrase penyelesaian konflik berdasarkan suatu kesepakatan atau perjanjian, status hukum putusan arbitrase setara dengan pengadilan, mengikat dan final, beda dengan pengadilan yang bisa naik banding,” kata Husseyn.

Di tempat yang sama, Arbitrer Senior BANI, Agus G. Kartasasmita menerangkan proses arbitrase penyelesaian sengketa bisa sampai 180 hari lamanya atau 6 bulan, meskipun bisa diupayakan penyelesaiannya lebih cepat.

BANI, kata Agus, adalah lembaga yang membantu proses arbitrase secara adiministratif, menyediakan tata tertib, kode etik, sarana, prosedur, hingga menyediakan para arbitrer ahli hukum yang bebas dari kepentingan apa pun.

Agus juga mengatakan bahwa BANI memberikan layanan kepada para pengusaha yang bersengketa, pendiriannya dibentuk tahun 1977 atas inisiatif Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. BANI merupakan anggota dari badan arbitrase-arbitrase internasional. Dalam kurun dua tahun terakhir (sejak 2014) BANI telah menangani sedikitnya 120 kasus sengketa diantara para pelaku usaha.

BANI mencatat, dari tahun 2009 hingga 2013 kasus sengketa sektor konstruksi mencapai 30,8%, leasing mencapai 20,8%, perdagangan mencapai 15%, pertambangan/energi 7,55, sektor keuangan 6,7%, investasi 6,7%, agensi 3,8%, transportasi 2,5%, asuransi 1,7% dan lainnya 4,6%.

“Yang berkepentingan adalah pengusaha dan perjanjian dibuat secara equal tidak melihat yang mana yang lebih kuat. Sistem perjanjian dalam arbitrase itu landasannya harus equal. Melakukan arbitrase karena pengusaha itu ingin cepat, tanpa terbebani oleh persoalan hukum yang bisa menyita waktu bertahun-tahun,” ujar Agus. (Foto: Istimewa)

Tags: , , , , , , , , , , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: