Sejumlah Tuntutan Para Buruh yang Berunjuk Rasa Hari Ini

Petugas kepolisian akan terus mengawal jalannya buruh termasuk perwakilan massa.
, Majalah Kartini | 29/09/2016 - 14:30

MajalahKartini.co.id – Puluhan ribu buruh sudah berkumpul hari ini bergerak menuju Istana Negara, mereka ke Jakarta memperingati Hari Tani Nasional, adapun beberapa tuntutan yang mereka ajukan ke pemerintah. Adanya aksi buruh tersebut Polda Metro Jaya fokus mengamankan unjuk rasa aktivis buruh pada Kamis (29/9) agar tidak mengganggu kegiatan masyarakat lain.

“Beberapa poin kesepakatan sudah disampaikan kepada para serikat buruh agar aksinya dilaksanakan sesuai kesepakatan,” ujar Wakil Kepala Polda Metro Jaya Brigadir Jenderal Polisi Suntana di Jakarta. Suntana berharap aksi demontrasi elemen buruh itu tercipta situasi yang aman dan kondusif, tidak anarkis yang dapat mengganggu kegiatan masyarakat lain.

Berdasarkan kesepakatan bersama, para buruh akan berkumpul di sekitar kantor Balaikota Gubernur DKI Jakarta dan Irti Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat selanjutnya mereka long march menuju Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana Kepresidenan untuk melakukan orasi. Suntana menyampaikan bahwa pimpinan serikat pekerja sepakat massa tidak berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia (HI) guna menghindari kepadatan dan kemacetan lalu lintas.

Petugas kepolisian akan terus mengawal jalannya buruh termasuk perwakilan massa yang mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Beberapa poin kesepakatan itu juga komitmen untuk perwakilan pada semua instansi akan kita mediasi bisa bertemu perwakilan dari serikat pekerja,” ujar Suntana.

Sekretaris Jenderal Konfederasi Federasi Serikat Pekerja Indonesia Rusdi mengatakan buruh akan menggelar aksi unjuk rasa ke jalan secara serentak pada 150 kabupaten/kota dan 20 provinsi di Indonesia. Rusdi memprediksikan jumlah buruh yang berunjuk rasa di Jabodetabeka mencapai 15.000 hingga 20.000 orang.

Adapun tuntutan para buruh itu kepada pemerintah untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tentang Pengupahan karena pada dasarnya bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan. Tuntutan lain yang dilontarkan yaitu menolak upah murah di Indonesia serta meminta penetapan upah minimum secara nasional sekitar 20 persen dari upah di Jabodetabeka guna meningkatkan daya beli.

Rusdi juga menambahkan para buruh menuntut pemerintah segera mencabut Undang-undang tentang Amnesti Pajak sehingga massa akan mendatangi MK guna mengajukan judicial review,” tegasnya

Tags: , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: