Presiden Ingatkan Jika Kenaikan PNBP Jangan Terlalu Tinggi

Presiden telah memberikan wanti-wanti untuk kenaikan PNBP, sebab jika kenaikan itu tinggi, yang akan menerima dampaknya adalah masyarakat.
, Majalah Kartini | 06/01/2017 - 18:44

presiden-ingatkan-jika-kenaikan-pnbp-tak-terlalu-tinggi

Majalahkartini.co.id – Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, waktu di Bogor pada sidang kabinet, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengingatkan kepada instansi pemerintahan untuk tidak menaikan tarif pelayanan yang masuk ke Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) secara berlebihan. “Ya tadi sebenarnya Presiden mengingatkan waktu di Bogor (Sidang Kabinet). Kalau tarif PNBP untuk pelayanan masyarakat, janganlah naik tinggi-tinggi,” ujar Darmin di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (4/1/2017).

Darmin juga juga mengatakan, pesan tersebut ditujukan untuk mengingatkan jika tarif PNBP naik berkaitan dengan layanan. Di mana masyarakat yang akan terkena dampak bila tarifnya terlalu tinggi. Ketika disinggung mengenai PNBP di Polri tidak pernah naik dari tujuh tahun lalu, Darmin membenarkan hal tersebut. Namun dirinya juga mempertanyakan. “Iya betul, tapi apa harus 300 persen (kenaikannya)?,” tanya Darmin.

Sebelumnya, pemerintah telah mengesahkan PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) tertanggal 6 Desember 2016. Peraturan ini dibuat untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang hal sama, berlaku efektif mulai 6 Januari 2017. Isinya mengatur tarif baru untuk pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia secara nasional.

Di dalam peraturan baru itu, terdapat penambahan tarif pengurusan, antara lain pengesahan STNK, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan, dan surat izin serta STNK lintas batas negara. Misalnya, untuk penerbitan STNK roda dua maupun roda tiga, pada peraturan lama hanya membayar Rp 50.000, peraturan baru membuat tarif menjadi Rp 100.000. Untuk roda empat, dari Rp 75.000 menjadi Rp 200.000.

Kenaikan cukup besar terjadi di penerbitan BPKB baru dan ganti kepemilikan (mutasi). Roda dua dan tiga yang sebelumya dikenakan biaya Rp 80.000, dengan peraturan baru ini, akan menjadi Rp 225.000. Roda empat yang sebelumnya Rp 100.000 kini dikenakan biaya Rp 375.000 atau meningkat tiga kali lipat. (Sopan Sopian/Foto: tempo.co)

Tags: , , , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: