Polisi Akan Jerat Pasal Berlapis untuk Penyebar Isu Rush Money

Pihak kepolisian masih menulusiri 70 akun media sosial penyebar isu rush money.
, Majalah Kartini | 22/11/2016 - 12:00

MajalahKartini.co.id – Beredar kabar dari sekolompok orang tak bertanggungjawab menebar teror melalui jejering media sosial, yakni mengenai rush money atau penarikan uang besar-besaran diperuntukkan pada 25 November 2016 nanti. Penarikan jumlah uang besar-besaran itu dikabarkan bagi umat islam di Tanah Air.

Kabar ini begitu bombastis karena disangkutpautkan dengan aksi demo besar-besaran membela Islam jilid III atas dugaan penistaaan agama yang dilakukan gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Thahaja Purnama atau biasa disapa Ahok. Terkait hal tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia meminta masyarakat untuk tidak terbujuk melakukan rush money atau penarikan uang secara besar-besaran dari perbankan.

Pasalnya, pihak kepolisian mengatakan hal itu (rush money) merupakan tindakan keliaru. Di mana, tindakan itu membuat rugi nasabah bank sendiri. Kepolisian Republik Indonesia bersama Ototitas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia sebelumnya berkumpul bersama untuk membahas perihal isu penarikan uang dari perbankan secara bersama atau rush money. Di mana kondisi ekonomi dan sistem keuangan domestik dalam keadaan baik

“Kondisi perbankan saat ini baik dan bagus-bagusnya. Hal yang perlu disikapi agar masyarakat tidak mengikuti karena merugikan diri masing-masing nasabah bank,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Polri Brigjen Agung Setya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (21/11/2016).

Selain itu, pihak kepolisian juga telah melacak 70 akun media sosial yang telah menyebarkan ajakan rush money. Kita, kata Agung, ingin memastikan motif mereka dan kebereadaannya. Namun, dirinya belum bisa memastikan 70 akun tersebut dikelola oleh pribadi atau oleh kelompok. Bahkan, tambah dia, polisi juga akan mendalami pasal-pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku.

Kemungkinan, kata Agung lebih lanjut, polisi tidak hanya akan menjerat pelaku dari pelanggaran pasal UU Iformasi dan Tekonologi, tetapi pasal dari pidana lain. Karena, menurutnya ajakan rush money itu tidak logis dan berpotensi menggangu keterlibatan masyarakat. Namun, Polri belum menjadwalkan untuk melakukan pemanggilan saksi untuk mendalami kasus ini. “Kita lihat nanti,” ujar dia. (Sopan Sopian/Foto: istimewa)

Tags: , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: