Masyarakat Peduli Pendidikan Menilai Full Day School Buruk bagi Anak

Masyarakat Peduli Pendidikan menilai bahwa kebijakan Full-Day School diwacanakan tanpa melalui proses riset kebijakan yang matang dan mendasar.
, Majalah Kartini | 18/08/2016 - 15:00

MajalahKartini.co.id – Masyarakat Peduli Pendidikan, koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari para pakar dan aktivis pendidikan, menilai bahwa wacana kebijakan yang dilontarkan oleh Menteri Muhadjir Effendy kurang memerhatikan kepentingan terbaik bagi anak, juga berpotensi melanggar hak anak.

“Kami menghimbau Menteri Muhadjir untuk mengubah paradigmanya terkait dengan isu-isu krusial di bidang pendidikan,” kata Pengacara Publik LBH Jakarta, Alldo Fellix, melalui siaran pers yang diterima, Kamis (18/8).

Masyarakat Peduli Pendidikan menilai bahwa kebijakan Full-Day School diwacanakan tanpa melalui proses riset kebijakan yang matang dan mendasar untuk membuktikan bahwa kebijakan ini efektif untuk pengembangan karakter dan kecerdasan anak di sekolah.

Kami juga menilai bahwa penambahan jam belajar akan memberatkan peserta didik dan juga mengabaikan prinsip bahwa sekolah bukanlah satu-satunya tempat belajar. Peserta didik dapat belajar dari lingkungan sekitarnya dengan bimbingan yang baik dari para orang tua,” kata dia.

Kebijakan ini, lanjut dia, juga akan menambah beban kerja guru yang dapat berpengaruh terhadap kualitas pengajaran. Mereka juga menilai bahwa kebijakan ini bias dengan situasi perkotaan dan mengasumsikan bahwa seluruh orang tua hanya bekerja sebagai pekerja kantoran.

Padahal, banyak orang tua di berbagai daerah lain di Indonesia  yang memiliki profesi beragam dan memiliki kebutuhan berbeda terkait dengan kurikulum dan pendekatan sekolah di dalam mendidik anak mereka sebagai peserta didik,” ujar Alldo.

Selain itu, Masyarakat Peduli Pendidikan menghimbau kepada Menteri Muhadjir untuk meralat pernyataannya yang mendukung terjadinya budaya kekerasan di sekolah. Pernyataan tersebut bertentangan dengan prinsip non-kekerasan yang tertuang di dalam Konvensi Hak Anak Internasional sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan juga berbagai peraturan perundang-undangan nasional. (Foto: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta)

Tags: , , , , , , , , , , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: