Kisah Perjuangan Royah, 5 Tahun Menunggu Harapan

Tak hanya soal haknya yang tidak penuh dibayarkan, Royah juga menerima kekerasan dari majikan.
, Majalah Kartini | 05/10/2016 - 14:30

MajalahKartini.co.id – Royah BT Usen Jainem merupakan Perempuan Buruh Migran asal Karawang yang pernah bekerja di Arab Saudi. Kebutuhan ekonomi dan situasi anaknya yang sakit tumor mendorong Royah mencari sumber ekonomi. Pendidikan yang hanya tamat SD tidak memberi dia banyak pilihan, sehingga Royah berangkat ke luar negeri untuk menjadi Pekerja Rumah Tangga Migran.

Royah pun berangkat ke Arab Saudi pada tahun 2008 melalui PT Bumi Mayak Asri, dengan harapan akan dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. “Saya memilih menjadi PRT migrant karena suami saya meninggal jadi saya harus membiayai kehidupan keluarga dan untuk membiayai pengobatan anak saya yang sakit tumor ganas paling sedikit 10 juta biayanya. Ketika saya pulang ternyata anak saya sudah meninggal,” ujarnya.

Alih-alih mencapai impiannya, Royah justru mengalami berbagai kekerasan fisik dan penganiayaan oleh majikan. Disiram dengan air mendidih hingga disetrika pernah dialami oleh Royah. Berbagai siksaan yang dilakukan oleh majikan bahkan mengakibatkan rusaknya penglihatan pada kedua mata Royah, hingga mata sebelah kirinya mengalami kebutaan sampai sekarang.

Tak hanya itu, majikan juga tidak membayar sisa gaji Royah selama 14 bulan. Royah juga diancam untuk tidak melaporkan seluruh tindakan kekerasan yang dilakukan oleh majikan kepada pemerintah dan polisi. Situasi fisik yang dialami tidak menghalangiRoyah untuk tetap berjuang.

Sejak kembali ke Indonesia pada 2010 sampai sekarang, Royah terus memperjuangkan hak-haknya yang telah terlanggar.  Bersama dengan Solidaritas Perempuan dan Solidaritas Buruh Migran Karawang, Royah terus memperjuangkan untuk mendapatkan hak-haknya, berupa sisa gaji yang belum dibayarkan dan pencairan deposito PT oleh Kementerian TenagaKerja (Kemenaker).

Sebagai bagian dari perjuangannya, Royah mendatangi dan berdialog dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (BNP2TKI), Kemenaker, Kementerian Luar Negeri,Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) hingga anggota Komisi IX dan Kaukus Perempuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyampaikan langsung persoalan yang dia alami, dan menuntut hak-haknya.

Royah juga berbicara di sejumlah forum publik yang melibatkan pemerintah, organisasi Buruh Migran, organisasi masyarakat sipil, dan jurnalis untuk berbagi pengalaman dan menyuarakan hak-haknya yang terlanggar. Royah berharap pengalamannya dapat menjadi pembelajaran bagi pemerintah maupun masyarakat lainnya. Perjuangan Royah bukan tanpa tantangan. Sulitnya berhadapan dengan PT hingga ketidakjelasan dan ketidakpastian tindak lanjut kasus yang dilakukan pemerintah tidak membuat Royah berputus asa.

Perjuangan panjang yang dilakukan Royah akhirnya membuahkan kemenangan kecil. Pemerintah, dalam hal ini Kemenaker merespon tuntutan pembayaran sisa gaji Royah, yang penyerahannya dilakukan langsung pada hari ini Selasa/4 Oktober 2016 oleh Fathul Muin dari PT Bumi Mayak Asri.  “Apa yang didapatkan Royah merupakan buah dari perjuangannya selama ini,” ungkap Koordinator Program Solidaritas Perempuan Nisaa Yura,

Menurut dia, apa yang dialami Royah, hanya salah satu dari banyaknya kasus kekerasan dan pelanggaran hak yang dialami oleh perempuan buruh migran. “Setiap tahunnya, SP menanganani 50-60 kasus kekerasan dan pelanggaran Hak Perempuan Buruh Migran , dengan berbagai jenis kasus, seperti trafficking, pelanggaran hak ketenagakerjaan, kekerasan, hingga kriminalisasi dan pembunuhan,” jelas Nisaa

Berbagai persoalan di atas terjadi akibat belum adanya kebijakan Buruh Migran yang menjamin perlindungan Buruh Migran secara komprehensif. “Negara sudah sepatutnya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak tidak hanya untuk Royah tetapi juga untuk setiap perempuan buruh migran yang selama ini masih sangat rentan terhadap berbagai kekerasan dan pelanggaran hak,” ungkap Nisaa. “Oleh karena itu, RUU PPILN harus segera disahkan dengan memuat aspek perlindungan dan pemenuhan hak Perempuan Buruh Migran sebagaimana diatur di dalam Konvensi Migran 90 dan CEDAW,” lanjutnya. (Foto: Ecka Pramita)

Tags: , , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: