Benarkah Qanun Jinayat Mampu Lindungi Perempuan dari Kekerasan?

Banyak fakta menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum syariah, melalui Qanun tidak mampu melindungi perempuan dari kekerasan.
, Majalah Kartini | 22/10/2017 - 16:17

MajalahKartini.co.id – Dari tahun ke tahun, kasus kekerasan terhadap perempuan di Aceh terus meningkat. Data Jaringan Pemantau Aceh (JPA) 231 menunjukan bahwa angka kekerasan pada tahun 2014 berjumlah 205 meningkat dari 2013 yang berjumlah 151 kasus. Angka tersebut mencakup 1.114 jenis kekerasan, yang artinya perempuan mengalami kekerasan berlapis, di mana satu orang perempuan mengalami lebih dari satu jenis kekerasan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum syariah, melalui Qanun tidak mampu melindungi perempuan dari kekerasan, dan justru menguatkan potensi kriminalisasi dan diskriminasi. Pada 3 September 2012, di Kota Langsa, Aceh, seorang anak perempuan berusia 16 tahun menjadi korban salah tangkap polisi syari’ah dengan tuduhan sebagai Pekerja Seks.

Tuduhan ini mengakibatkan korban mendapatkan stigma dan menjadi objek prilaku diskriminasi dari media dan warga sehingga akhirnya bunuh diri. Kasus ini menunjukkan bahwa penerapan hukum Syari’ah berdampak secara luas terhadap kekerasan berlapis yang dialami perempuan. Dalam kasus di atas misalnya perempuan tidak hanya mengalami kriminalisasi tetapi juga stigma dan pengucilan dari masyarakat yang berdampak secara psikis sehingga mengakibatkan korban bunuh diri.

Qanun Jinayat yang telah diimplementasikan secara resmi pada 23 Oktober 2015, justru berpotensi meningkatkan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Hal itu dapat dilihat dari pasal-pasal yang diatur dalam Qanun tersebut. Misalnya saja, pasal 52 (1) yang mengatur mengenai Beban Korban Perkosaan untuk Memberikan Bukti. Padahal, dalam kasus perkosaan sulit untuk menyediakan alat bukti maupun saksi.

Terlebih, korban perkosaan juga mengalami dampak psikologis dan trauma yang mengakibatkan mereka kesulitan mengungkapkan apa yang terjadi pada mereka. Selain itu dalam proses pembuktian, pelaku perkosaan bisa bebas dari hukuman hanya dengan melakukan sumpah. Hal ini tentunya akan sangat menyulitkan korban perkosaan untuk mendapatkan keadilan.

Misalnya kasus perkosaan yang dialami oleh anak perempuan difable di Desa Meunasah Geudong, kabupaten Bireun, Aceh. Akibat pasal tersebut, korban dan keluarganya tidak berani melaporkan kasusnya kepada pihak kepolisian, karena keterbatasan yang dimiliki oleh korban.2 Selain itu perempuan yang mendapatkan kekerasan seksual juga akan mendapat stigma negatif oleh masyarakat.

Secara substantif Qanun Jinayat juga memberikan keistimewaan bagi pelaksana hukum yang terdapat pada pasal 9 mengenai alasan pembenar. Pasal ini memberikan kekebalan terhadap aparat dan memungkinkan aparat berlaku sewenang-wenang terhadap korban. Ini akan berdampak pada proses penangkapan oleh penegak hukum syari’ah yang sewenang-wenang, disertai dengan kekerasan, dan tidak menggunakan asas praduga tak bersalah. Berbagai kasus penggerebekan tertuduh pasangan khalwat atau zina, menunjukkan aparat kerap melakukan kekerasan baik verbal maupun fisik terhadap korban meski belum terbukti, bahka pada satu kasus aparat mengambil video dan mengarak korban dengan keadaan tidak berpakaian, kemudian video tersebut disebarkan melalui media resmi pemerintah
Aceh yang tersebar luas di di masyarakat.

Selain persoalan substansi, proses pembuatan Qanun Jinayat juga tidak partisipatif dalam melibatkan masyarakat terutama perempuan yang akan terkena dampak dari pelaksanaan Qanun Tersebut. Berdasarkan pengalaman Solidaritas Perempuan dalam bekerja bersama perempuan akar rumput, 90% perempuan akar rumput tidak mengetahui dan memahami isi dari Qanun Jinayat. Hasil pemantauan yang dilakukan oleh SP terhadap hak perempuan atas rasa aman di Aceh yang melibatkan 1.129 perempuan pun, menghasilkan rekomendsi terkait sosialisasi dan perbaikan Qanun.

Deretan kasus kekerasan yang sebagian besar korbannya adalah perempuan, merupakan indikasi bahwa pemerintah gagal memberi hak warganya atas rasa aman dan keadilan. Pemerintah justru menjadi pelaku kekerasan tersebut melalui kebijakan-kebijakan daerahnya termasuk Qanun Jinayat. Hal ini mengakibatkan terlanggarnya hak perempuan atas rasa aman yang diatur dalam UUD 1945 pasal 28G ayat 1.4.

Hadirnya Qanun Jinayat menambah daftar panjang kekerasan terhadap perempuan, maupun kelompok minoritas lainnya. Hukuman cambuk terus meningkat sejak Qanun Jinayat di gunakan pada tahun 2015. Sepanjang 2016, menurut Data Monitoring ICJR, Mahkamah Syariah Aceh telah memutuskan 301 putusan perkara jinayat sejak Januari sampai dengan November 2016. Dan sepanjang 2016 (Januari sampai dengan Desember) ICJR mencatat sedikitnya 339 terpidana telah di eksekusi cambuk di seluruh wilayah Aceh.

Di tahun 2017 berdasarkan data Monitoring ICJR Sepanjang Januari sampai dengan September 2017, paling tidak terdapat sedikitnya 188 Orang dihukum cambuk yang tersebar pada 9 (sembilan) wilayah daerah NAD.6 Dari 188 orang yang dicambuk sampai dengan September 2017, terdapat 32 Perempuan yang dieksekusi. Dalam data yang ditemukan, jenis pidana paling banyak dijatuhkan terkait dengan dengan pidana maisir (Judi) dengan 109 terpidana, diikuti dengan ikhtilath (bermesraan) berjumlah 47 terpidana dan zina (hubungan sekskual di luar perkawinan) 13 orang dan Khamar dengan 9 terpidana. Di Tahun 2017 pertama kalinya juga eksekusi cambuk dilakukan kepada pelaku Liwath (hubungan seksual sesama jenis) dengan 2 terpidana. Sementara itu, Solidaritas Perempuan mencatat sebanyak 36 kasus yang terdiri dari khalwat, zina, ikhtilath, korban salah tangkap, perkosaan, dan terduga pasangan sejenis. (Foto: Solidaritas Perempuan)

Tags: , , , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: