Perempuan Miliki Kesempatan Sama dalam Pengambilan Keputusan

Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia diharapkan membawa isu gender disetiap pemberian rekomendasi kebjiakan publik.
, Majalah Kartini | 21/12/2016 - 14:30

perempuan-miliki-kesempatan-sama-dalam-pengambilan-keputusan

Majalahkartini.co.id – Saat ini presentase perempuan yang menduduki posisi strategis sebagai pengambil keputusan, baik di eksekutif maupun legislatif, masih relatif kecil jika dibandingkan dengan kaum laki-laki. Walaupun terdapat kecenderungan meningkatnya proporsi perempuan yang menjabat Eselon I hanya berkisar 27 persen pada tahu 2016.

“Kami melihat bahwa perempuan di Indonesia dari segi sisi sama dalam perihal kebijakan publik, tetapi ternyata hal tersebut lebih banyak di didominasi oleh laki-laki, ” kata Erna Irawati, Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan, Rabu (21/12). Dengan penerapan meritokrasi, perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki posisi strategis sebagai pengambil keputusan di birokrasi pemerintah. Kawan-kawan asosiasi analisis kebijakan Indonesia nantinya berperan untuk memberikan bantuan untuk membuat kebijakan, mewarnai kebijakan sekaligus membawa isu gender didalam kebijakan tersebut, “ujar Erna.

Sementara itu Sekjen Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) , Aflakhur Ridlo, mengatakan AAKI targetnya menginisiasi program secara pro aktif memberikan saran-saran tentang kebijakan kepada para pengambil keputusan, untuk mengambil kebijakan keputusan yang terbaik buat masyarakat. Ketua Umum AAKI, Drs. Riyadi Santoso, M.Si juga mengungkapkan AAKI harus segera melakukan konsolidasi dan sosialisasi organisasi untuk melaksanakan visi AAKI dalam mewujudkan kebijakan yang berkualitas dan akuntabel yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

Visi besar tersebut perlu seger diimplementasikan dalam bentuk misi dan tujuan organisasi dianataranya, berperan aktif dalam melakukan kajian, analisi dan memberikan informasi serta rekomendasi kebijakan yang berkualitas. Selain itu juga melaksanakan kerjasama dan advokasi dengan penentu kebijakan dan masyarakat.

Pemerintah Australia melalui Knowledge Sector (KSI) yang merupakan sebuah program kerjasama antara Indonesia dan Australia yang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Indonesia melalui kebijakan publik ini turut mendukung dibentuknya Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) dan pembentukan Asosiasi Analis Kebijakan yang akan menjadi ruang interaksi dan pertukaran pengetahuan antar analis kebijakan di Indonesia.

Petrarca Karetji mengatakan KSI bekerja sama dan mendukung Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam peningkatan kapasitas para analis kebijakan serta memperkuat interaksi antara peneliti dan pembuat kebijakan untuk mendorong adanya kebijakan publik berbasis bukti secara lebih luas di Indonesia. “KSI memiliki komitmen mendung pengarusutamaan gender dan inklusi sosial untuk memperkecil kesenjangan sosial dalam pembangunan di Indonesia,” kata dia.

Tags: , , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: