Penolakan RUU P-KS Sakiti Korban & Keluarganya

Polemik pro dan kontra RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
, Majalah Kartini | 10/02/2019 - 14:00

MajalahKartini.co.id – Menjelang pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual oleh DPR RI, muncul penyebaran pesan-pesan negatif yang menghambat proses pembahasan. Namun dengan tegas Komisi Nasional Pencegahan Anti Kekerasan terhadap Perempuan menyatakan informasi-informasi itu adalah hoax, berita bohong.

Pesan-pesan negatif secara sistematis dan meluas bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual  di antaranya melegalkan perzinahan atau free sex, melegalkan aborsi, LGBT dibolehkan dan berita-berita lainnya,  menurut Komisioner Komnas Perempuan Mariana Amiruddin, membuat masyarakat bingung dan salah memahami subtansi RUU tersebut. “Pihak-pihak yang menyebarkan informasi yang tidak benar tentang RUU P-KS  kami imbau segera menghentikan tindakannya. RUU ini sangat dibutuhkan Indonesia yang berada di tengah kondisi darurat kekerasan seksual,” tegasnya.

Dorongan adanya  Undang-undang  Penghapusan Kekerasan Seksual  ini disebut Ketua Komnas Perempuan Azriana, karena adanya fakta kekerasan perempuan sudah mengkhawatirkan. Sekitar tahun 2012 -2013,  ramai diberitakan bahwa setiap 2 jam 3 perempuan alami kekerasan seksual. Pencatatan kasus-kasus kekerasan seksual  oleh Komnas Perempuan sejak tahun 2001 – 2012, dalam rentang 10 tahun, membuka fakta bahwa setiap hari ada 35 kasus kekerasan seksual.

”Korban banyak yang mengalami trauma, tidak mendapat keadilan karena pelaku bisa bebas atau hukumannya ringan.  Adanya RUU P-KS ini untuk memberi keadilan korban. Di dalamnya tidak ada satu kata pun tentang free sex, zina, pemaksaan, LGBT  dan semua yang disebut dalam hoax. Kami justru mendorong DPR untuk dengar pendapat dengan korban, mendengar langsung bagaimana kondisi korban.”

Berita-berita hoax dan ajakan penolakan itu disebut Komisioner Komnas Perempuan, menyakiti korban dan keluarganya. Lantaran RUU P-KS, menjawab kebutuhan korban untuk dilindungi, mendapatkan keadilan, pemulihan hingga rehabilitasi khusus terutama untuk korban usia anak. (*)

Tags: ,

BAGIKAN HALAMAN INI: