Pemerintah Suntik BPJS Kesehatan Rp 6,8 Triliun

Payung hukum di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
, Majalah Kartini | 12/01/2017 - 14:47

Warga mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan perseorangan di Kantor Cabang BPJS Jakarta Timur, Selasa (20/1).

MajalahKartini.co.id – Untuk menjaga kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pemerintah melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia. Berdasarkan informasi dari laman resmi Sekretaris Kabinet tertanggal 12 januari 2017, jumlah penyertaan modal mencapai Rp 6,8 Triliun. “Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud sebesar Rp 6.827.891.000.000,00 (enam triliun delapan ratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta rupiah),” bunyi Pasal 2 ayat (2) PP tersebut.

Pertimbangan tersebut diwujudkan Presiden Joko Widodo pada 29 Desember 2016 dengan menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Penambahan penyertaan modal ke dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. Anggaran ini akan digunakan untuk menambah aset bersih Dana Jaminan Sosial Kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2016 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly. Aturan itu disahkan pada 29 Desember 2016. (Sundari/Foto: ANT FOTO)

Tags: , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: