Paling Banyak Aduan, Biro Umrah First Travel Dilaporakan ke Menteri Agama

Jamaah First Travel sedang “berjibaku” untuk proses refund, dengan antrean yang sangat panjang, dan terancam gagal untuk refund.
, Majalah Kartini | 15/06/2017 - 12:09

jamaah-First-Travel

MajalahKartini.co.id – Menurut catatan Yayasan Lembaga Komsumen Indonesia (YLKI), tercatat 6.678 aduan terkait pelayanan umrah semejak 4 juni 2017. Aduan paling banyak ditujukan kepada biro umrah Frist Travel, yakni mencapai 3.825 pengaduan.

Ribuan laporan itu diakibatkan karena penundaan keberangkatan yang bertubi-tubi dan semakin tidak jelas kapan jamaah akan dibernagkatkan. Kemudian, ribuan jamaah mengajukan cancel atau melakukan refund terhadap dananya.

Seperti diberitakan sebelumnya, praktik untuk refund sangat dipersulit, selain memakan waktu 3-4 bulan, juga pembatasan waktu refund maksimal sampai tanggal 15 Juni 2017. “Pembatasan waktu refund adalah hal yang tidak rasional, dan sangat melanggar hak-hak calon jamaah sebagai konsumen. Mengingat yang meminta refund jumlahnya ribuan dan berasal dari berbagai kota di Indonesia,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi.

Aduan itupun kemudian ditindak lanjuti dengan melaporkan First Travel ke Menteri Agama dengan perihal surat “Sengkarut Calon Jamaah Frist Travel” tertanggal 13 Juni 2017. Di dalam surat tersebut, YLKI meminta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk turun tangan untuk menyelesaikan empat hal yang sudah dilakukan First Travel.

Pertama, First Travel tidak melakukan pembatasan waktu proses refund; kedua, First Travel tidak melakukan pemotongan refund dengan alasan apapun; ketiga, First Travel segera mengembalikan paspor, buku nikah dan dokumen lainnya; keempat, First Travel tidak melakukan penjualan dan penawaran/promosi sebelum sisa calon jamaah yang mangkrak bisa diberangkatkan.

Empat point itu juga, YLKI meminta untuk diberlakukan kepada biro umrah ‘nakal’ lainnya. Di dalam surat itu juga, YLKI menuliskan bahwa, jamaah First Travel sedang “berjibaku” untuk proses refund, dengan antrian yang sangat panjang, dan terancam gagal untuk refund.

Selain itu, YLKI juga menilai Ditjen Haji dan Umrah belum optimal dalam mengatasi hal tersebut. Sehingga, dalam surat penutupnya, YLKI meminta Menteri Agama untuk memonitor lansgung permasalahan itu. “Sekali lagi kami berharap Bapak (Menteri Agama) memonitor secara langsung permasalahan ini,” tulis pihak YLKI dalam penutupan surat itu. (foto: infonitas.com)

Tags: , , , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: