Masa Tanggap Darurat di Lampung Selatan Kembali Diperpanjang

Pasca tsunami yang melanda Lampung Selatan, masa tanggap darurat diperpanjang dua kali yang kini hingga 19 Januari 2019 mendatang.
, Majalah Kartini | 07/01/2019 - 10:00

MajalahKartini.co.id – Berkaitan dengan masih terus erupsinya Gunung Anak Krakatau, dan masih diperlukannya waktu untuk memfasilitasi para korban di pengungsian, maka masa tanggap darurat pasca tsunami selat sunda diperpanjang di Kabupaten Lampung Selatan kembali diperpanjang. Hal ini diutarakan oleh Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, yang menegaskan bahwa perpanjangan masa tanggap darurat ini berlaku selama dua minggu, dari 6 Januari hingga 19 Januari 2019. “Untuk penanganan darurat di Kabupaten Lampung Selatan, masa tanggap darurat diperpanjang selama 2 minggu yaitu 6 Januari 2019 hingga 19 Januari 2019,” ujar Sutopo melalui keterangan tertulisnya (5/1).

Perpanjangan waktu tanggap darurat ini merupakan kedua kalinya pemerintah daerah memperpanjang masa tanggap darurat. Setelah bencana terjadi, masa tanggap darurat pertama di Kabupaten Lampung Selatan ditetapkan berlangsung selama 7 hari, dari 23-29 Desember 2018. Kemudian, masa itu diperpanjang selama satu minggu, dari yang semula berakhir 29 Desember 2018 menjadi 5 Januari 2019. Dan kini mengalami perpanjangan lagi yakni 6 Januari hingga 19 Januari 2019.

Berdasarkan data BNPB, tsunami merenggut 120 korban jiwa di daerah tersebut. Kemudian, sekitar 8.000 orang mengalami luka-luka dan ribuan orang lainnya mengungsi. “Korban tsunami di Lampung Selatan tercatat 120 orang meninggal dunia, 8.304 orang luka, dan 6.999 orang mengungsi,” tandas Sutopo. Sementara itu, BNPB mencatat, sebanyak 710 rumah mengalami kerusakan. Rinciannya, 543 rumah rusak berat, 70 rumah rusak sedang, dan 97 rumah rusak ringan. Untuk pembangunan rumah warga, pemerintah memutuskan untuk langsung membangun hunian tetap dan tidak membangun hunian sementara (huntara). Sutopo mengatakan, sudah tersedia lahan untuk membangun hunian tetap bagi warga yang terdampak. “Sesuai kesepakatan dan rapat koordinasi, tidak ada pembangunan huntara di Lampung Selatan. Namun dengan pembangunan hunian tetap untuk relokasi,” imbuhnya mantap. (*)

Tags: , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: