Kritik Pahlawan, Mantan Caleg PKS Tersandung Hukum

Siapa sangka jika argumen-argumen yang dikemukakan oleh wanita muslimah melalui sosial media ini berujung ke ranah hukum.
, Majalah Kartini | 21/12/2016 - 17:30

kritik-pahlawan-mantan-caleg-pks-tersandung-hukum

MajalahKartini.co.id – Nama Dwi Estiningsih sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Dibalik ucapan-ucapannya yang membuat sejumlah kalangan geram karena dianggap menyebarkan ujaran kebencian seperti menyebut mayoritas pahlawan non muslim pengkhianat.

Dia dipermasalahkan  gara-gara kicauan di Twitter mempersoalkan 5 pahlawan nasional yang disebutnya sebagai kafir, gambarnya masuk di mata uang Rupiah baru. Rabu (21/12), Twitter @estiningsihdwi meretweet sebuah berita berjudul ‘Tiada Pahlawan Imam Bonjol di Dompet Kami Lagi’. Gambar Imam Bonjol di uang Rp 5.000 di uang rupiah baru saat ini memang digantikan oleh sosok guru besar Nahdlatul Ulama (NU) Dr KH Idham Chalid.

Dwi pun mengkritik soal 11 pahlawan yang gambarnya terpampang di mata uang rupiah baru. Ia sangat mengkritisi Bank Indonesia (BI) dan pemerintah yang baru saja mengeluarkan uang rupiah desain baru. Menurutnya komposisi yang ada pada mata uang rupiah baru tersebut jika dilihat dari sisi agama tidak sesuai karena tidak mengakomodir Islam, yang mana Islam adalah mayoritas. “Luar biasa negeri yang mayoritas Islam ini. Dari ratusan pahlawan terpilih 5 dari 11 adalah pahlawan kafir,” tulis Dwi. Kicauan Dwi itu pun ramai direspons netizen dengan nada kritikan.

Ada salah satu netizen yang mengingatkan Dwi bahwa pahlawan yang berjuang untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukan hanya dari kalangan umat Islam. Dwi pun merespons kembali. “Iya sebagian kecil dari nonmuslim berjuang, mayoritas pengkhianat. Untung sy belajar #sejarah,” tulisnya.

Dwi juga mencuitkan protes soal foto pahlawan nasional Cut Meutia di uang baru pecahan Rp 1.000 kertas yang tidak memakai jilbab. “Cut Meutia, ahli agama & ahli strategi. Bukan ahli agama bila tak menutup aurat #lelah,” tulisnya. Tak hanya mendapat kritikan dari netizen, Dwi banyak pula mendapat kecaman. Forum Komunikasi Anak Pejuang Republik Indonesia (Forkapri) bahkan telah melaporkan Dwi ke Polda Metro Jaya.

Ahmad Zaenal Efendi yang mengaku sebagai anak pejuang merasa terhina dengan pernyataan Dwi tersebut. Dalam laporan bernomor LP/6252/XII/2016/PMJ/Dit.Reskrimsus, Dwi dilaporkan atas tuduhan Pasal 28 ayat (2) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). “Kami sangat terluka kebetulan kami keluarga pejuang. Kami lihat ini ada upaya adu domba memecah belah,” ujar Ahmad yang didampingi kuasa hukumnya, Birgaldo Sinaga.

Dwi juga kerap mengemukakan pandangan-pandangan politik dan keyakinan agamannya dengan argumen-argumen. Pandangannya lewat tulisan tercermin dari mulai soal beredarnya uang baru, tenaga asing China, sentimen Ahok, hingga ketidakpercayaannya pada Densus 88.

Sebagai seorang akademisi dengan latar belakang pendidikan magister Ilmu Psikologi dan kader partai berasaskan Islam, Dwi berucap tentu bukan tidak berlandaskan pada posisi ideologinya yang memang kontra dengan sejumlah realitas yang ada di masyarakat Indonesia. Dwi diketahui pernah menjadi caleg PKS untuk DPRD DIY di Pemilu 2014 lalu, namun gagal. (Evi Indria/Foto: Twitter)

Tags: , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: