Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Somasi Menteri Luhut

Kemenko Maritim dinilai telah melemahkan hukum negara dengan cara tidak mematuhi keputusan pengadilan.
, Majalah Kartini | 17/09/2016 - 12:00


MajalahKartini.co.id – Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta bersama Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan mahasiswa memberikan somasi terbuka kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, terkait kebijakan untuk melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Somasi ini dilayangkan karena Luhut dinilai telah gagal menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Putusan tersebut membatalkan tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra.

“Pemerintah tidak mampu memberikan contoh baik, dengan melanggar keputusan PTUN, itu merupakan keputusan sepihak oleh Kemenko Maritim,” kata Deputi Pengelolaan Pengetahuan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Parid Ridwanuddin, di kantor LBH Jakarta, Jumat (16/9).

Dengan dilanjutkannya proyek reklamasi Teluk Jakarta khususnya Pulau G, lanjut dia, negara sebagai pelanggar hak asasi manusia. Karena dalam proyek reklamasi hak hidup masyarakat dirampas.

Parid menegaskan pelanggaran oleh negara dilakukan secara jelas. Keputusan melanjutkan reklamasi telah membuat nelayan kehilangan ruang gerak.

Menko Luhut mengatakan tidak ada alasan untuk tidak meneruskan reklamasi di pantai utara Jakarta. Luhut menyatakan pihaknya sudah melakukan kajian dan mendengarkan masukan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Namun hal ini dibantah oleh perwakilan Koalisi Nelayan Tradisional, Iwan. Dia mengakui nelayan tidak pernah dilibatkan dalam sosialisasi proyek reklamasi tersebut.

“Fakta di masyarakat nelayan, pemerintah dan pengembang tidak pernah melibatkan masyarakat untuk sosialisasi. Masyarakat pesisir akan habis dikuasai oleh kaum kapitalis,” kata Iwan.

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menegaskan tidak ada alasan bagi Luhut untuk melanjutkan proyek reklamasi. Mereka menilai Luhut telah melakukan tindakan penghinaan terhadap prinsip negara hukum dan penghinaan terhadap lembaga peradilan (contemt of court), dalam bentuk ketidakpatuhan. (Foto: Adi Briantika

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: