Keluhan Perantau dalam Memilih Hak Suara di Pemilu 2019

Para perantau di kota rantauan merasa kebingungan dan lebih memilih untuk tidak menggunakan hak pilih politiknya pada pemilu 2019 atau GOLPUT.
, Majalah Kartini | 09/04/2019 - 18:00

Sumber foto: Istimewa

MajalahKartini.co.id – Sejumlah masyarakat Indonesia khususnya perantau memilih untuk tidak menggunakan hak pilih politiknya pada pemilu 2019. Kendala terjadi karena keengganan mengurus administrasi yang diperlukan. Banyak keluhan yang menjadi pemicu terjadinya golput pada pemilu kali ini.

Kebingungan Para Perantau

Dian (25 tahun), tidak bisa menggunakan hak suaranya untuk pemilu mendatang. Ia mengalami banyak kendala. Bahkan setelah sejumlah informasi sudah ia cari di berbagai sumber media dan jejaring internet.

Dian menceritakan hambatan yang didapat ketika berupaya bisa mengikuti pemilu di daerah rantauannya. Berdasarkan arahan KPUD, Dian diminta untuk mendatangi kelurahan Coblong, Bandung. Ia diminta menunjukkan bukti bahwa ia sudah terdaftar di DPT Bukittinggi Sumatera Barat.

Tujuan Dian adalah untuk mendapatkan formulir A5 sebagai tanda bukti pindah tempat memilih. Tapi kelurahan Coblong tidak memberinya formulir tersebut, karena ia belum terdaftar di DPT Bukittinggi.

“Karena ribetnya sistem untuk perantau dalam memilih, maka saya malas untuk memilih. Dan memilih untuk golput saja jika solusi tidak diselesaikan dan dihimbau pada publik. Yang ada kita menjadi bingung dengan sistem seperti ini,” ujar Dian Sabtu (6/4/2019).

Hal sama juga dirasakan Hendi (29 tahun) dikutip dari artikel Tirto. Pria asal Bandung, Jawa Barat ini memutuskan tidak memberikan hak suaranya karena tidak bisa pulang saat hari H. Sebab saat ia di ibukota, ia hanya libur satu hari dan tidak memungkinkan untuk memilih suara di kampung halamannya. “Saya baru tahu malah kalau bisa pindah tempat memilih dengan syarat mengurus formulir A5. Tapi sudah terlambat. Jadi saya memilih untuk golput saja,” kata Hendi menambahkan.

Serupa yang dialami Indmas, pria berbadan tegap asal Makasar, Sulawesi Selatan. Ia tak sempat pulang ke kampung halaman dan memilih untuk menetap tanpa memilih. Menurutnya, ia sangat ingin memilih dan memberikan hak suaranya di kota Bandung tempat ia merantau. Karena ketidaktahuan dan keterlambatan dalam mengurus administratif, maka ia memilih untuk tidak memilih.

Baca juga: Pro dan Kontra Kotak Suara Pemilu 2019 Terbuat dari Kardus

Meningkatnya Angka Golput

Keluhan-keluhan ini hanyalah sebagian kecil dari kasus masyarakat perantau yang bingung dengan sistem pemilihan yang ada. Ini pula yang menyebabkan peningkatan angka golput. Tapi itu hanya segelintir. Denny JA selaku pihak dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mengatakan bahwa golput terbesar lebih mengacu kepada hal yang bersifat politis. Angkanya menunjukkan hingga 30 persen.

“Ada yang karena alasan politis atau alasan yang ideologis, tapi itu mungkin hanya di bawah 10%,” kata dia di kawasan Jakarta Pusat, pada 23 Februari 2019, dikutip dari Tempo.

Pada Februari 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat bahwa ada lebih dari 275 ribu pemilih sudah melakukan proses pemindahan tempat memilih pada Pemilu 2019. Dengan keluhan perantau seperti itu, mereka harus tetap memilih dan mengurus pindah sesuai dengan UU pemilu no. 7/2017 pasal 210 ayat 1.

Aturan yang mengatur bahwa batas akhir pemilih pindah adalah 30 hari sebelum pemilihan harus sudah mendapatkan formulir A5. Tapi peraturan baru menambahkan bahwa batas waktu berubah menjadi 7 hari sebelum pemilihan berlangsung, berarti sampai tanggal 10 April 2019.

Tags: , , , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: