Ini Sikap Politik Solidaritas Perempuan

Negara seharusnya bersikap tegas dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi dan memastikan jaminan hukum serta hak asasi manusia dengan prinsip non diskriminasi.
, Majalah Kartini | 21/05/2017 - 13:08

Ini-Sikap-Politik-Solidaritas-Perempuan

Majalahkartini.co.id – Indonesia sebagai negara demokrasi yang dinilai dan diyakini dalam menjalankan kehidupan bernegara dengan damai dalam realitas keberagaman sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Sistem tersebut diwujudkan di dalam jaminan hak asasi manusia bagi setiap warga negara, termasuk di dalamnya hak untuk beragama dan berkeyakinan, bebas mengeluarkan pendapat, berekspresi dan
berorganisasi.

UUD 1945 mencerminkan prinsip non diskriminasi yang tegas, sekaligus merupakan sebuah pengakuan politik negara terhadap keberagaman dan kebhinekaan yang ada di Indonesia. Sayangnya, nilai-nilai kebhinekaan semakin terancam dengan kepentingan dan situasi politik praktis saat ini.

Politik identitas, dalam hal ini melibatkan kekuatan mayoritas kelompok fundamentalisme agama, telah mempengaruhi seluruh aspek, terutama pada kepentingan politik praktis. Ini secara nyata telah menghasilkan ancaman terhadap penghancuran demokrasi dan keberagaman di Indonesia.

Aksi massa yang berlangsung selama proses pilkada Jakarta maupun pembubaran paksa terhadap berbagai aktivitas dilakukan dengan menghimpun banyak kekuatan kelompok muslim dari berbagai pihak dan ormas. Cara-cara yang digunakan sebagai upaya untuk unjuk kekuatan mayoritas ke seluruh penjuru Indonesia untuk mengintimidasi dan menghasilkan ketakutan pada warga negara lainnya, dalam hal ini kelompok minoritas. Aksi-aksi tersebut telah menciptakan dan menyebarkan politik ketakutan di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat, bahkan Negara yang turut terlibat dalam menghancurkan wajah keberagaman untuk kepentingan politik kekuasaan.

Negara seharusnya bersikap tegas dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi dan memastikan jaminan hukum serta hak asasi manusia dengan prinsip non diskriminasi. Faktanya, Negara justru takluk pada suara mayoritas yang merasa terancam dari tegaknya demokrasi dan keberagaman.

Hal ini terlihat nyata dari berbagai tindakan respresif negara maupun pembiaran atas tindakan kekerasan yang dilakukan kelompok fundamentalis. Negara telah secara aktif mengambil peran dalam berbagai pembungkaman demokrasi dan hak asasi manusia. Mulai dari momentum Pilkada DKI Jakarta, pembubaran berbagai forum diskusi, pembubaran organisasi masyarakat (ormas), pemblokiran situs online, menjadi bukti atas penghancuran demokrasi yang dilakukan oleh negara. Negara bahkan menggunakan hukum untuk membungkam demokrasi.

Bahkan ditetapkannya Basuki Tjahaya Purnama (Gubernur DKI Jakarta) sebagai pelaku penistaan agama oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Utara melalui KUHP pasal 156a dan menjatuhkan vonis 2 tahun penjara pada Basuki Tjahja Purnama (Ahok), melebihi tuntutan jaksa, merupakan keputusan yang anti demokrasi dan menunjukkan matinya penegakkan keadilan karena cenderung tunduk pada suara mayoritas.

Keputusan ini sangat memperlihatkan bahwa intimidasi dan tekanan yang dilakukan oleh kelompok fundamentalisme agama telah menjadikan negara tidak lagi memegang teguh pada nilai-nilai UUD 1945 dan Pancasila serta melanggar hak menyatakan pendapat dan hak kebebasan berekspresi. Bukan hanya dalam kasus Ahok, pasal ini juga kerap dipergunakan untuk merepresi kelompok minoritas, khususnya dalam rangka mengkriminalisasi individu atau kelompok minoritas yang dianggap mengancam kelompok mayoritas. (Foto: Kanalsatu)

Tags: , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: