Ini Pentingnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Perlu diketahui isi dari RUU P-KS agar Anda tepat menentukan sikap.
, Majalah Kartini | 10/02/2019 - 15:00

MajalahKartini.co.id – Terpengaruh oleh pesan-pesan hoax dan ajakan penolakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS), sama artinya Anda tidak mau melindungi anak-anak sendiri. Karena korban tidak mengenal usia dan tidak mengenal siapa sasarannya. Kita semua bisa menjadi korbannya, anak, saudara, tetangga, teman, bahkan diri kita sendiri.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menyebut, sangat mendesak disahkannya RUU P-KS ini karena  negeri ini berada dalam kondisi kegawat-daruratan kekerasan seksual. Perempuan tidak aman dari pelecehan dan perkosaan bahkan oleh orang terdekat seperti atasannya, anak-anak diculik untuk diperdagangkan, diperkosa oleh ayah/abang/paman/keluarga dekat/guru/tetangga, pemaksaan pernikahan dini untuk membayar utang, dan sebagainya.

Dan menjadi korban itu tidak mudah untuk melapor. Situasi dan kondisi korban di depan hokum sudah menjadi rahasia umum, banyak yang melaporkan, diproses tetapi dinyatakan tidak cukup bukti apalagi jika pelaku pejabat/figure public. “Banyak sekali perkembangan kasus yang tidak bergerak. Korban mau visum juga dilematis, apalagi BPJS sekarang menyatakan tidak menanggung korban kekerasan seksual. Sementara Hukum acara KUHAP masih berdasarkan bukti fisik. Kalau, maaf perempuan diremas payudaranya melapor, diperkosa ayah/paman bertahun-tahun dan diancam, eh disebut suka sama suka, bagaimana korban mendapat keadilan?”

Karena itu betapa pentingnya RUU P-KS ini untuk perlindungan dan keadilan korban. Kata Azriana, ada 5 poin penting yang menjadi subtansi dasar dan harus dipertahankan. Apa saja?

Pertama, Pencegahan, agar tercipta situasi masyarakat yang terbebas dari ancaman kekerasan seksual. Dalam pencegahan ini dijabarkan bagaimana mengenali bentuk-bentuk kekerasan seksual yaitu; pelecehan seksual; eksploitasi seksual; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan aborsi; perkosaan. Kemudian pemaksaan perkawinan; pemaksaan pelacuran; perbudakan seksual; dan penyiksaan seksual.

Kedua, hukum acara, memuat prosedur hukum sejak penyidikan termasuk sistem pembuktian yang sensitif, akibat pengalaman korban hingga persidangan harus memperhitungkan situasi korban dan tidak dibebani untuk membuktikan.

Ketiga, hak atas restitusi. Bahwa korban mendapat hak mendapat penanganan hukum, perlindungan hukum bebas dari ancaman dan intimidasi, penanganan terpadu untuk pemulihan kondisi fisik, psikologis, dan pemenuhan akses keadilan.

Keempat, rehabilitasi khusus terutama untuk anak di bawah usia 14 tahun.  mengutamakan hak-hak korban dan menekankan kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak korban, selain mendapat perlindungan keamanan, bebas dari ancaman dan intimidasi dari pelaku serta masyarakat, juga mendapatkan bantuan medis, rehabilitasi psikologis, dan psikososial.

Kelima, pemantauan, RUU ini menekankan perubahan kultur masyarakat dengan membangun kesadaran masyarakat untuk mencegah kekerasan seksual melalui pendidikan, kebudayaan, sosial, ekonomi, dan politik. Dalam beberapa kasus korban kekerasan seksual dan keluarganya tidak mendapat dukungan lingkungan sekitar, malah mendapat stigma negatif dan disalahkan. Pemantauan pada kondisi korban dan kesadaran masyarakat ini menjadi sangat penting. (*)

Tags: , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: