Hasil Survey Pengalaman Hidup Perempuan Tahun 2016

Survei pengalaman hidup perempuan nasional tahun 2016 ini dilakukan guna mengetahui prevalensi perempuan yang pernah mengalami kekerasan.
, Majalah Kartini | 30/03/2017 - 13:27

Hasil-Survey-Pengalaman-Hidup-Perempuan-Tahun-2016

Majalahkartini.co.id – Di Indonesia saat ini belum terdapat data respresentatif yang menggambarkan kekerasan terhadap perempuan. Data yang terkumpul hingga kini hanyalah data yang terlaporkan, bukan representasi sebenarnya.  Melihat kondisi tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional Tahun 2016 untuk menjawab kebutuhan data tersebut.

“Selama ini, data kekerasan yang digunakan hanya berdasarkan data kekerasan terhadap perempuan yang terlaporkan, seperti gunung es, yang hanya terlihat puncaknya saja. Oleh sebab itu, survei ini menjadi sangat penting agar mempunyai data yang respresentatif, yang dapat menggambarkan prevalensi kekerasan terhadap perempuan secara keseluruhan sehingga diharapkan hasilnya dapat menjadi dasar dalam perencanaan dan evaluasi berbagai program, kebijakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam upaya perlindungan terhadap perempuan,” kata Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA, Vennetia R. Danes di Jakarta, Kamis (30/3).

Survei pengalaman hidup perempuan nasional tahun 2016 ini dilakukan guna mengetahui prevalensi perempuan yang pernah mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi, baik yang dilakukan oleh pasangan maupun bukan pasangan, mengetahui pemetaan yang dialami perempuan yang pernah atau sedang menikah dan dilakukan oleh pasangannya, serta mengetahui dampak dan kemampuan perempuan dalam mengatasi kekerasan yang dihadapinya.

Sebagai penyelenggara urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam pemerintahan, Kemen PPPA melakukan upaya perlindungan perempuan melalui tiga aspek, yakni pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan. Dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan, Kemen PPPA telah membuat kebijakan peraturan perundang-udangan, diantara UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan berbagai peraturan turunannya.

Untuk meningkat pemahaman tentang kesetaraan gender dan perlindungan perempuan, sosialisasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan telah dilakukan kepada masyarakat, serta advokasi kepada para pengambil kebijakan dan stakeholder terkait.

Sementara itu, sebagai upaya penanganan dan pemberdayaan, Kemen PPPA telah menyediakan lembaga dan sarana layanan, seperti P2TP2A, UPPPA, WCC, memfasilitasi pelatih bagi aparat penegak hukum dalam penanganan dan perlindungan perempuan korban kekerasan, serta memfasilitasi Pemerintah Daerah dengan menyediakan mobil dan motor perlindungan perempuan dan anak (morlin dan torlin) untuk menjangkau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. (Foto :Raga Imam)

Tags: , , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: