Catatan Akhir Tahun Kasus Kekerasan terhadap Anak

Jika dilihat dari tren kasus tahunan, pengaduan kasus KPAI mengalami penurunan.
, Majalah Kartini | 19/12/2017 - 11:03

MajalahKartini.co.id – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima pengaduan masyarakat sebanyak 3.849 kasus sepanjang tahun 2017. Dari situasi tersebut dapat dilihat bahwa pertama, mulai tumbuhnya lembaga-lembaga layanan perlindungan anak di daerah, sehingga pengaduan kasus pelanggaran anak, cukup diadukan ke lembaga terdekat dan tidak melakukan pengaduan ke KPAI.

Misalnya berdasarkan data dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan HAM, Anak yang berada di LPKA meningkat sebanyak 90 anak (2.319 menjadi 2.409) dan di LPAS meningkat 180 anak (905 menjadi 1.084) pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016.  Kedua, sebagai dampak dari masifnya advokasi perlindungan anak, perilaku masyarakat terkait perlindungan anak mulai semakin membaik, dan kasus pelanggaran terhadap hak anak mulai berkurang, meski kasus-kasus ekstrim masih terus terungkap.

Ketiga, model-model pengarusutamaan perlindungan anak pada lembaga penyelenggaraan perlindungan anak mulai bertumbuhan; sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, dan lain sebagainya. Namun demikian, perlu dicatat bahwa kualitas dan kompleksitas kasus kekerasan terhadap anak semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat misalnya kasus video pornografi yang korbannya lebih dari 750 ribu anak serta kasus-kasus bullying yang masih terjadi di sekolah-sekolah di tanah air.

Dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir, berdasarkan laporan pengaduan KPAI jumlah korban dan pelaku usia anak mencapai 28.284 orang dengan jumlah korban dan pelaku berjenis kelamin laki-laki. Hal ini mengkonfirmasi berbagai temuan kementrian dan lembaga bahwa anak laki-laki memiliki kerentanan yang tinggi baik sebagai pelaku maupun korban. Pada tahun 2017, anak laki-laki sebanyak 1.234 atau 54% dan anak perempuan sebanyak 1064 atau 46% sebagai korban dan pelaku.

Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum masih menjadi kasus tertinggi di KPAI dengan kasus sebanyak 1209 kasus, diikuti dengan kasus bidang Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebanyak 593 kasus, dan kasus pornografi dan cybercrime sebanyak 514 kasus. Sejak tahun 2016, kasus bidang pornografi dan cybercrime jumlah kasusnya bertambah dan menggantikan posisi bidang pendidikan.

Pada kasus anak berhadapan dengan hukum, anak sebagai pelaku kekerasan sebanyak 530 sedangkan anak sebagai korban 477. Dari data tersebut, KPAI berpandangan bahwa kerentanan anak saat ini tidak lagi hanya menjadi korban tetapi juga menjadi pelaku. Meskipun anak pelaku tersebut juga merupakan ‘korban’ dari problem pengasuhan di keluarga maupun situasi lingkungan yang kurang mendukung.

Tingginya perceraian yang mencapai 19,9% pada tahun 2016 menyebabkan konflik orang tua yang berdampak kepada anak masih tinggi. Padahal seharusnya kepentingan terbaik bagi anak menjadi prioritas orang tua. KPAI mendorong reformasi hukum perlindungan anak paska perceraian orang tua dengan mendorong kepastian hak kuasa asuh, pemenuhan hak akses bertemu, dan pemenuhan hak nafkah. Selain itu, KPAI mendorong Presiden untuk meratifikasi the Hague Convention on Child Abduction sebagai dorongan mekanisme pemenuhan hak anak dari ‘penculikan’ oleh salah satu orang tua di level nasional.

Kasus-kasus pornografi dan kejahatan seksual terhadap anak di dunia maya menjadi problem era digital. Pada satu kasus pornografi dan kejahatan terhadap anak di dunia maya bisa jadi tindakan kriminalitasnya sedikit. Namun demikian, korbannya bisa ratusan bahkan ribuan. Diperlukan upaya maksimal untuk melakukan identifikasi korban kekerasan seksual terhadap anak di dunia maya agar mereka mendapatkan rehabilitasi optimal. Selain itu, literasi internet sehat kepada anak-anak sudah harus menjadi keharusan di era globalisasi yang perlu diikuti dengan kebijakan informatika yang ramah anak.

Kasus trafiking dan eksploitasi anak dewasa ini masih menjadi persoalan yang kompleks. Modus penjualan bayi di salah satu area di Sumatera Utara merupakan bentuk kejahatan serius yang harus dicegah. Bentuk lainnya, eksploitasi anak di area pekerjaan berbahaya yang mengancam kesehatan dan jiwa anak juga masih menjadi pekerjaan rumah yang harus mendapatkan atensi khusus.

Advokasi kebijakan yang dilakukan KPAI untuk perlindungan anak pada tahun ini menghasilkan beberapa kebijakan strategis diantaranya Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2017 tentang Pengasuhan; Peraturan turunan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Register Perkara Anak Dan Anak Korban; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking In Person Especially Women And Children (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak). Selain itu KPAI masih mencermati proses kebijakan lainnya yang sedang dalam proses legislasi yaitu RUU tentang Penyiaran, Revisi Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Revisi Peraturan Presiden Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

KPAI memandang bahwa salah satu pilar perlindungan anak adalah di ranah pendidikan. Sekolah/Madrasah/Pesantren Ramah Anak sudah menjadi kebutuhan mendesak agar proses penyelenggaraan pendidikan memiliki visi misi ramah anak mulai dari kurikulum, sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan, penyelenggaraan sekolah, hingga budaya yang dibangun di sekolah. KPAI mendorong Kemendikbud dan Kementrian Agama menjadi leading sector penyelenggaraan Sekolah/Madrasah/Pesantren Ramah Anak. KPAI meminta percepatan penerbitan dan pengesahan Rencana Peraturan Presiden Sekolah Ramah Anak. Mengingat jumlah Sekolah Ramah Anak saat ini baru mencapai 2800 sekolah dari 260 ribu sekolah atau hanya 0,09%.

Menguatnya radikalisme di kalangan anak menjadi keprihatinan KPAI. Berdasarkan kajian KPAI, keterpaparan anak terhadap paham radikal didapatkan dari akses internet, bahan bacaan, keluarga hingga di ruang sekolah. Tanpa dampingan orang tua, sekolah dan masyarakat sebagai satu kesatuan fungsi saling control, anak memiliki kerentanan yang tinggi menjadi korban paham radikal.

Upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan seksual harus menjadi komitmen seluruh aparat penegak hukum. Bagi pelaku anak, penegakan Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi amanat yang harus ditunaikan untuk menjaga kepentingan terbaik bagi anak. Sedangkan bagi korban, KPAI menghimbau pemerintah untuk hadir melakukan upaya rehabilitasi korban secara maksimal.

Program Pendidikan Pengasuhan bagi Orang Tua harus diupayakan oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dari hulu. Orang tua pun menguatkan komitmen melakukan pengasuhan terbaik untuk anak dengan membersamainya dalam tumbuh kembangnya. Upaya pencegahan anak menjadi pelaku maupun korban dengan pengasuhan terbaik di keluarga menjadi banteng utama dan terakhir perlindungan anak.

Mengingat desa merupakan ujung tombak pembangunan nasonal, perwujudan desa ramah anak merupakan kebutuhan mendesak. Adanya dana alokasi desa yang saat ini cukup signifikan, merupakan momentum positif untuk mendukung penyediaaan fasilitas ramah anak, rintisan model sekolah/madrasah ramah anak di desa, integrasi kegiatan warga desa dengan isu perlindungan anak serta upaya pencegahan dan penanganan anak berbasis masyarakat desa merupakan kebutuhan mendesak segera dilakukan.

Mendorong pemerintah dan pemerintah daerah untuk memenuhi 3.085.343 lembar akta (8,84%) berdasarkan RPJMN 2019 terkait pemenuhan hak sipil anak terutama keluarga miskin dan disabilitas. Sampai saat ini pemerintah dan pemerintah daerah baru memenuhi hak akta lahir anak sebanyak 65.153.812 lembar akta. Salah satu strategi pemenuhan akta lahir, pemerintah dan pemerintah daerah diharapkan melakukan layanan pencatatan akta lahir berbasis desa atau kelurahan. Sedangkan berdasarkan data susenas anak Indonesia berjumlah 83,9 juta. Maka kekurangan akta lahir yang harus dipenuhi sebanyak 18.836.188 lembar akta lahir.

KPAI mendorong pemerintah untuk dapat melaksanakan Jaminan Kesehatan Nasional secara menyeluruh mulai dari upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dalam hal promotif KPAI melihat bahwa sosialisasi tentang JKN masih belum dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat, sehingga antara lain akses terhadap layanan kesehatan menjadi masalah nomor 2 yang dilaporkan kepada KPAI. Dalam bidang preventif, khususnya yang menyangkut imunisasi point-point yang harus mendapat perhatian terutama masalah UCI (Universal Coverage Imunisation) yang baru terbatas pada provinsi tertentu. KPAI meminta pemerintah untuk memastikan kualitas vaksin dari sisi kehalalannya, distribusinya dalam cold chain (rantai dingin), dan kualitas vaksin itu sendiri. Selain itu, KPAI menghimbau kepada masyarakat luas agar mengikuti program imunisasi secara lengkap dan berkesinambungan.

Mengingat sebagian geografis wilayah Indonesia merupakan rawan bencana, maka pemerintah perlu memastikan integrasi perspektif perlindungan anak dalam seluruh proses penanggulangan bencana, termasuk pencegahan, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Sebagai ikhtiar untuk mewujudkan Indonesia Ramah Anak, maka peran orang tua, keluarga, sekolah, kelompok-kelompok masyarakat, komunitas adat, kelompok lintas agama, perlu mengoptimalisasikan perlindungan anak dalam setiap peran yang dilakukan. (Foto: KPAI/Ilustrasi)

Tags: , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: