Aturan Hukum dalam RUU PKS Dinilai Masih Minim

Substansi dari RUU PKS belum memiliki payung hukum terhadap kekerasan seksual.
, Majalah Kartini | 02/02/2017 - 12:28

Aturan Hukum dalam RUU PKS Dinilai Masih Minim

MajalahKartini.co.id – Komisi Nasional Perempuan menilai aturan hukum tentang kekerasan seksual yang menimpa perempuan masih minim sehingga perlu fokus dalam menyusun Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Komisioner Komnas Perempuan Irawati Harsono, di Jakarta, Rabu, menuturkan Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) saat ini sudah dibahas di Badan Legislasi DPR dan masih menunggu apakah selanjutnya akan dibahas melalui panitia khusus (pansus) atau panitia kerja (panja).

Substansi dari RUU PKS, kata dia, belum memiliki payung hukum terhadap kekerasan seksual karena di KUHP sendiri hanya disebutkan dan diatur mengenai perkosaan dan pencabulan. “Di dalam RUU PKS akan diatur lebih jelas mulai dari pelecehan hingga penyiksaan secara seksual. Khusus pelecehan seksual sendiri nantinya akan dibuat gradasinya hingga sembilan lapisan sehingga lebih komprehensif,” kata Irawati saat berkunjung ke kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta Timur.

Komisioner Komnas Perempuan lainnya, Indriyati Suparno menuturkan, selain RUU PKS, perlu juga upaya perlindungan dan penyelesaian kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan seperti di Aceh maupun Papua. Hal itu pula yang menjadi tujuan Komnas Perempuan datang ke LPSK.

“Aceh sudah memiliki Komisi Kebenaran dan Rekonsilisasi (KKR), tetapi penyelesaian kekerasan seksual belum masuk prioritas KKR. Kami berharap KKR Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, juga memasukkan penyelesaikan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Untuk itulah, kami sangat berharap KKR Aceh dapat memiliki mekanisme perlindungan saksi dan korban, khususnya dalam kasus kekerasan seksual dengan LPSK sebagai lembaga yang bertugas melindungi saksi dan korban sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban,” kata Indriyati.

Komisioner Komnas Perempuan yang lain, Saur Tumiur Sitomorang mengungkapkan, selain Aceh, kekerasan seksual juga menimpa kaum perempuan di Papua. Bahkan, kekerasan seksual di Papua tergolong berlapis, baik yang diakibatkan karena pembiaran oleh negara, kekerasan seksual oleh komunitas karena budaya dan kekerasan seksual di ranah privat. “Kami ingin tahu, apakah sudah mekanisme perlindungan bagi perempuan di sana (Papua),” tanya Saur.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, pihaknya sangat mendukung Komnas Perempuan dalam menyusun RUU PKS yang sudah masuk Prolegnas 2017. LPSK juga siap membantu dan dilibatkan dalam pembahasan RUU tersebut. Karena saat ini saja, LPSK terlibat dalam beberapa pembahasan peraturan perundang-undangan, seperti revisi UU KUHP dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

“LPSK akan mempelajari naskah akademik RUU PKS dan selanjutnya LPSK akan merespons dengan membuat position paper,” ujar Semendawai. Wakil Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengapreasi kunjungan Komnas Perempuan, menurut dia hal tersebut penting dalam membangun jejaring antar instansi. Karena saat ini, menurut Hasto, instansi yang bergerak dalam penegak hukum dan hak asasi manusia terlalu asyik dengan tugas masing-masing sehingga lupa untuk membangun jejaring guna meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. (ANT/Foto : Ilustrasi/Shutterstock)

Tags: , , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: