Alasan Buruh Menolak UU Amnesti Pajak

Alasan buruh menolak UU Amnesti Pajak adalah karena kebijakan ini menyederai keadilan.
, Majalah Kartini | 31/08/2016 - 16:00

MajalahKartini.co.id – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pertama Judicial Review UU Amnesti Pajak pada Rabu, 31 Agustus 2016. Buruh yang dimotori oleh Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) berharap hakim MK mengabulkan tuntutan.

Tuntutannya adalah membatalkan dan menyatakan tidak berlaku UU Amnesti Pajak serta menyatakan dana Rp 165 triliun di APBN 2016 dinyatakan sebagai dana tidak sah karena berasal dari dana amnesti pajak yang sudah dibatalkan.

Alasan buruh menolak UU Amnesti Pajak adalah karena kebijakan ini mencederai rasa keadilan. Menurut mereka, orang kaya pengemplang pajak diampuni, tapi buruh yang selama ini menerima upah murah tetap wajib membayar pajak.

“Dalam hal ini, Pemerintah telah melakukan barter hukum (law enforcement) dengan uang haram amnesti pajak,” kata Presiden KSPI Said Iqbal, melalui siaran pers yang diterima, Selasa (30/8).

Menurut Iqbal, dengan adanya amnesti pajak, pengusaha kaya dan korporasi total dilindungi dengan keluarnya UU Amnesti Pajak tetapi kaum buruh ditekan habis-habisan dengan adanya kebijakan PP No 78/2015. “Ini artinya, pemerintah sangat pro pemodal dan korporasi,” kata dia.

Bertepatan dengan tanggal persidangan, ratusan buruh akan melakukan aksi di depan MK mulai pukul 10.00 WIB sampai sidang selesai. (Foto: ANT FOTO/Sigid Kurniawan)

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: