Toko Konvensional Resah, Minta Toko Online Dipungut Pajak

Kebijakan perizinan dan perpajakan toko online harus disetarakan dengan toko konvensional.
, Majalah Kartini | 20/09/2017 - 11:02

MajalahKartini.co.id – Sekjen Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Haryanto Pratantara meminta pemerintah untuk melakukan kebijakan yang setara antara toko konvensional dengan online. Kebijakan tersebut seperti kesetaraan membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Haryanto menilai, toko online mendapat banyak keuntungan dan kemudahan dibandingkan toko konvensional. Padahal toko konvensional sudah memberikan banyak kontribusi bagi pemerintah. Toko online tidak pernah dipusingkan dengan berbagai perizinan. Hal ini tidak dialami oleh toko konvensional. “Setiap akan membuka toko fisik, kita disodorkan berbagai persyaratan dan perizinan, toko online tidak. Seharusnya diberlakukan sama,” keluh Haryanto.

Ketidakadilan ini lah yang membuat pemain ritel berlanjut soal pengenaan pajak. Toko fisik yang dikenakan PPN pada semua barang yang dijual, tidak berlaku halnya dengan toko online. “Dari situ saja kita sudah beda 10% dari toko online. Harusnya pemerintah memberlakukan hal yang sama,” tegasnya.

Selisih harga yang kian melebar membuat toko ritel tidak mendapatkan keuntungan yang lebih saat toko online belum ada. Dengan tidak dikenakannya pajak, penjual online tidak resmi memperdagangkan barang dan semakin mudah mematok harga lantaran tidak dikenakan pajak bea cukai.

Haryanto pun meminta diberlakukannya kesetaraan antara toko konvensional dan online, baik perizinan dan perpajakan. Sehingga iklim persaingan bisnis semakin sehat. “Kalo semua itu sudah diatur dengan baik, medan perangnya dibuat seimbang, maka masing-masing akan berkembang sesuai keunggulannya masing-masing,” tutup Haryanto. (Cindy/Foto: Shutterstock)

Tags: , , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: