Perempuan dan Anak Adalah Urusan Wajib Pemerintah Daerah

Urusan perempuan dan anak juga merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang perlu diperhatikan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.
, Majalah Kartini | 27/10/2017 - 14:03

MajalahKartini.co.id – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengingatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib memperhatikan urusan dan kebutuhan perempuan dan anak. Hal ini disampaikan oleh Menteri Yohana kepada masyarakat Lampung saat melakukan Kampanye BERLIAN (Bersama Lindungi Anak) dan Deklarasi Provinsi Lampung menjadi Provinsi Layak Anak (Provila) di Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Prov. Lampung.

“Perempuan merupakan sosok di garda terdepan bagi kemajuan suatu bangsa, karena mereka yang mendidik anak-anak bangsa mulai dari usia emas hingga dewasa. Maka dari itu, jika kita ingin melihat karakter suatu bangsa, maka lihatlah kaum perempuannya. Urusan perempuan dan anak juga merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang perlu diperhatikan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

Dalam mewujudkan Prov. Lampung sebagai Provinsi Layak Anak, diperlukan komitmen dari setiap Kab/Kota untuk mengimplementasikan 24 indikator Kab/Kota Layak Anak. Salah satunya dalam pemenuhan hak sipil anak, dimana anak harus memiliki akta kelahiran tanpa adanya diskriminasi. Selain itu, Kab/Kota juga harus mempunyai sekolah dan puskesmas ramah anak,” ujar Menteri Yohana di hadapan anak-anak dan Perangkat Daerah.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Prov.Lampung, Sutono mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 33% masyarakat di Prov. Lampung terdiri dari anak-anak dan lebih dari 64% diantaranya mengalami kekerasan. Berangkat dari kondisi tersebut, Pemerintah Prov. Lampung terus-menerus berusaha menjadi Provinsi Layak Anak. Hal ini dibuktikan pada tahun 2017 Pemerintah Prov. Lampung telah melakukan pelatihan tematik aktivitas kader desa dan kader kelurahan di Kab. Lampung Selatan dan Bandar Lampung, melakukan pelatihan fasilitator perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat kepada 13 kab/kota, selain itu juga dibentuk Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) juga telah melakukan kegiatan yang terkait dengan upaya terhadap kasus kekerasan pada anak.

Terkait kegiatan Seminar Nasional “Membangun Budaya Adil Gender dan Ramah Anak” dengan Universitas Lampung, Menteri Yohana menyayangkan sedikitnya jumlah perempuan yang terjun di sektor publik dan menghimbau agar perguruan tinggi dapat mempersiapkan para mahasiswanya, khususnya kaum perempuan dan disabilitas agar dapat mengaktualisasikan kemampuannya bagi masyarakat.

“Berdasarkan data BPS mahasiswa yang menempuh pendidikan di universitas 60% adalah kaum perempuan, sementara laki-laki hanya 40%. Namun, yang terjun ke sektor publik atau bekerja 70% kaum laki-laki dan 30% kaum perempuan. Hal ini membuat saya berpikir mengapa ilmu yang telah didapatkan oleh kaum perempuan pada saat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi tidak dikontribusikan untuk membangun bangsa. Perempuan di bidang politik atau parlemen saja hanya sebesar 17%, padahal kedudukan tersebut sangatlah strategis bagi perempuan untuk menyuarakan kepentingan kaumnya. Saya berharap agar perguruan tinggi dapat mencetak generasi emas, khususnya kaum perempuan melalui pendidikan yang berkualitas yang didukung dengan penyediaan sarana yang ramah perempuan,” tutup Menteri Yohana. (Foto: Humas KPPPA)

Tags: , , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: