LBH Jakarta Paparkan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak

Potret pelaksanaan diversi dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Kepolisian disepanjang 2013-2016.
, Majalah Kartini | 27/12/2017 - 10:08


MajalahKartini.co.id – Anak merupakan subjek hukum dan aset bangsa yang sudah seharusnya tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus bangsa yang berpotensi turut berperan dalam pembangunan nasional. Maka itu, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak terlebih lagi apabila mereka
berhadapan atau mengalami konflik hukum.

Adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), memuat beberapa perubahan penting, salah satuya adalah solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan dengan cara diversi sehingga dapat meminimalisir anak dari stigma buruk karena berhadapan dengan proses hukum.

Berkaca dari rentannya pelanggaran terhadap hak-hak anak, terutama terhadap anak yang berkonflik
dengan hukum, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang merupakan organisasi masyarakat sipil yang
salah satu fokus kerjanya melakukan advokasi dan monitoring kebijakan melalui kegiatan penelitian yang
berjudul POTRET PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI KEPOLISIAN DISEPANJANG TAHUN
2013 -2016. LBH Jakarta hendak memaparkan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, khususunya
pelaksanaan diversi dalam upaya perlindungan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana.

Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data yang didapatkan secara langsung dari
lembaga Kepolisian melalui mekanisme Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta pengalaman LBH Jakarta
dalam mengadvokasi kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum di sepanjang tahun 2013 s.d 2016
sehingga terkumpul data sebanyak 299 kasus anak yang berkonflik dengan hukum, namun hanya terbatas
pada wilayah Kepolisin POLDA METROJAYA dan Kepolisian dibawahnya.

1. Jenis Tindak Pidana Yang Kerap Dihadapi oleh Anak- Anak
Dari hasil penelitian terebut dalam diketahui bahwa di sepanjang tahun 2013 s.d 2016 tindak pidana
yang paling banyak menjerat anak yang berkonflik dengan hukum adalah kasus pencurian dengan jumlah
sebanyak 95 kasus, sedangkan di peringkat dua kasus tidak pidana terbanyak yang melibatkan anak adalah
kasus kekerasan terhadap anak yang juga dilakukan oleh anak, yakni sebanyak 34 kasus.

Tindak pidana terkait kepemilikan senjata tajam juga menjadi kasus yang cukup banyak dialami oleh anak
dengan jumlah 20 kasus. Selanjutnya ada 16 kasus terkait narkotika dan terdapat 14 kasus penganiayaan,
disusul dengan kasus pengeroyokan sebanyak 11 kasus, pemerasan sebanyak 10 kasus pemerkosaan sebanyak
3 kasus, pembunuhan, pencabulan, KDRT masing-masing sebanyak 2 kasus, judi, penghinaan serta perbuatan
tidak menyenangkan masing-masing 1 kasus. Dari jumlah 229 laporan yang kami terima, sebanyak 17
laporan tidak terisi mengenai klasifikasi kasusnya.

2. Penahanan Masih Menjadi Opsi Pertama
Dari jumlah data sebanyak 229 kasus yang kami terima, 122 anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan
tindakan penahanan oleh kepolisian dan 107 anak tidak ditahan. Dari data tersebut dapat diketahui
bahwa belum berjalan dengan baiknya Sistem Peradilan Pidana Anak, hal tersebut dikarenakan tindakan
penahanan masih hal yang utama yang dilakukan dalam proses penyelesaian permasalahan anak yang
berkonflik dengan hukum. Hal tersebut diperparah lagi dengan adanya over masa penahanan terhadap anak
(melebihi waktu penahanan yang telah ditentukan).

3. Terlanggarnya Hak Atas Bantuan Hukum Terhadap Anak
Dalam setiap perkaranya anak yang berkonflik dengan hukum tentu saja anak memiliki hak untuk
didampingi oleh penasehat hukum, dalam catatan kami sebanyak 51 anak ditahap I didampingi oleh
penasehat hukum, sedangkan sebanyak 178 anak tidak terpenuhi hak atas bantuan hukumnya karena tidak
didampingi oleh penasehat hukum di tahap I.

Kemudian pada tahap II sebanyak 61 anak didampingi oleh penasehat hukumnya, dan sebanyak 168 anak tidak didampingi oleh penasehat hukumnya pada tahap II. Banyaknya anak yang tidak didampingi oleh penasehat hukum pada berbagai tahapan tentu saja melanggar hak anak sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 23 UU SPPA.

4. Tidak Maksimalnya Upaya Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum
Pada Tahap 1 yaitu pada proses penyidikan banyak hak anak juga tidak terpenuhi pada laporan yang kami
terima, yaitu terkait upaya diversi. Dari 229 kasus yang masuk hanya 32 kasus yang dilakukan diversi
sedangkan sebanyak 158 kasus tidak dilakukan diversi pada tahap penyidikan dan sebanyak 39 kasus
kosong dan tidak diberikan keterangan diversi atau tidak.

Selanjutnya pada tahapan pra-penuntutan (berkas P-21) sebanyak 13 kasus selesai karena laporan dicabut, dan sebanyak 41 kasus selesai karena diversi ditahap pra penuntutan, lalu sebanyak 20 kasus dinyatakan berhenti melalui SP3, dan sebanyak 113 diselesaikan dipersidangan dan sebanyak 30 kasus tidak diberikan keterangan keberlanjutannya.

Tidak maksimalnya upaya diversi yang dilakukan untuk kepentingan terbaik anak, menurut data yang
didapat oleh LBH Jakarta dikarenakan bahwa jenis tindak pidana yang melibatkan oleh anak yang
berkonflik dengan hukum merupakan jenis tindak pidana yang tidak dapat di diversi (tidak sesuai dengan
syaratnya diversi) yakni tindak pidana yang ancaman pidana lebih dari 7 tahun penjara, hal tersebut
merupakan alasan dengan jumlah terbesar upaya diversi terebut tidak dapat dilakukan

Namun demikian dari sejumlah data yang diberikan oleh Pihak Kepolisian dapat diketahui secara jelas
adanya kejanggalan dalam proses proses penangan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yakni
Terdapat ketidaksesuaian data dari kepolisian yang menyebutkan jumlah perkara yang masuk dalam
katergori yang tidak dapat didiversi namun dilakukan upaya cabut perkara atau diversi dari pihak
kepolisian.

Dari data di kepolisian dapat diketahui terdapat 150 kasus yang tidak termasuk kasus yang
dapat diversi ataupun bukan merupakan delik aduan namun perkara anak yang berkonflik dengan hukum
terebut sebanyak 63 kasus dilakukan upaya diversi ataupun cabut perkara.(Foto : Ilustrasi)

Tags: , , , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: