Indonesia Layak Anak, Capaian Program KPPPA 2017

Berupaya mengimplementasikan berbagai program dalam upaya pemenuhan hak anak di Indonesia.
, Majalah Kartini | 31/12/2017 - 09:07

MajalahKartini.co.id – Deputi Menteri Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia menggelar Media Gathering Review 2017 dan Outlook 2018. Acara ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban KPPPA kepada publik dengan memaparkan seluruh capaian kegiatan dan program yang telah diimplementasikan sebagai upaya pemenuhan hak anak-anak Indonesia sepanjang tahun 2017 serta rencana kerja yang akan dilaksanakan KPPPA di tahun 2018.

Keberhasilan dan keberlanjutan dari berbagai program yang diimplementasikan oleh Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anakk sepanjang 2017 ini tidak terlepas dari keterlibatan empat pilar penting yaitu Pemerintah, Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat dan media. Media Gathering hari ini juga dihadiri oleh Maria Ulfah Anshor yang mewakili aktivis Lembaga Masyarakat, Muhamad Taufan yang mewakili dunia usaha yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI), dan Sylvana Maria Apituley perwakilan dari Kantor Staf Presiden.

Sepanjang tahun 2017, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak KPPPA memiliki 17 program unggulan untuk melaksanakan empat klaster (dari lima klaster) substansi Konvensi Hak Anak (KHA, yang  telah diratifikasi pemerintah Indonesia pada tahun 1990) dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait anak. Klaster tersebut adalah: (1) hak sipil dan kebebasan; (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative; (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.

“Sepanjang tahun 2017 ini kami terus berupaya mengimplementasikan berbagai program dalam upaya pemenuhan hak anak di Indonesia demi mewujudkan Indonesia Layak Anak 2030 (IDOLA)” tutur Lenny N. Rosalin, Deputi Menteri Bidang Tumbuh Kembang Anak, KPPPA.

Lenny juga mengatakan dari 17 program unggulan yang telah diimplementasikan diantaranya, tercapainya program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Diawali dengan piloting 20 kabupaten/kota sepanjang tahun 2006-2010, dan kini sudah mencapai 349 kabupaten/kota yang sedang dikembangan menjadi KLA di Indonesia. “Target kami di tahun 2018, kami merencanakan lebih dari 400 kabupaten/kota yang mengembangkan daerahnya menjadi KLA.” lanjutnya.

Dalam mencapai KLA, Lenny juga memaparkan 24 indikator KLA yang dijabarkan dari Konvensi Hak Anak yang harus dipenuhi oleh setiap kabupaten/kota yang akan menjadi KLA. “Kami telah melakukan beberapa sosialisasi dan pengembangan di setiap daerah, seperti tersedianya layanan Call Center Telepon Sahabat Anak (TeSa) 129, Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) yang telah kami luncurkan tahun 2017 ini.” Lanjutnya.

Indikator lainnya yang telah diimplementasikan sepanjang tahun 2017 adalah implementasi program Pembentukan Forum Anak sampai tingkat Kabupaten/Kota hingga Desa/Kelurahan, “kini jumlah forum anak kabupaten/kota yang terbentuk hingga tahun 2017 telah mencapai 416 meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 267 forum anak,” tambah Lenny.

Program unggulan lainnya adalah terbentuknya Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga). Puspaga adalah bentuk layanan pencegahan di bawah koordinator Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam upaya meningkatkan kehidupan dan ketahanan keluarga. Sejak 2016, KPPPA menginisiasi pembentukan Puspaga di beberapa daerah dan sampai saat ini telah ada 18 daerah yang telah memiliki Puspaga. Selanjutnya kegiatan yang baru diluncurkan pada 3 November 2017 lalu adalah Gerakan Bersama Stop Perkawinan Anak.

Tingginya angka perkawinan anak di Indonesia yang menjadi urutan ketujuh dunia berdasarkan data UNICEF melatarbelakangi bergulirnya gerakan ini. “Selama bulan November-Desember 2017 kemarin, kami bersama-sama Lembaga terkait mengkampanyekan gerakan ini di tujuh kota dengan angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, NTB, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah.“

Selanjutnya, kami juga telah mengimplementasikan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) dengan target di tahun 2018 terdapat lima provinsi baru yang turut menerapkan. Terdapat pula Program Puskesmas Ramah Anak, Program Sekolah Ramah Anak, dan Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah (RASS), serta berbagai program lain yang berfokus pada upaya pencegahan melalui pemenuhan hak-hak anak dimanapun mereka berada.

Diketahui dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 B ayat (2) disebutkan bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. “Oleh karenanya, setiap program yang telah negara jalankan adalah upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak sebagai lanjutan dari ratifikasi Konvensi Hak Anak, Sehingga tujuan akhir yang hendak dicapai adalah bahwa pada tahun 2030 Indonesia telah mencapai kondisi Indonesia Layak Anak (IDOLA)” tegas Lenny.

Dalam paparannya, Maria Ulfah Anshor, Aktivis Lembaga Masyarakat memandang kepedulian pemerintah daerah terhadap implementasi KLA saat ini relatif baik meski belum merata di seluruh kabupaten/kota. Sementara itu, Lembaga Masyarakat juga memiliki peranan penting untuk memperkuat terbentuknya KLA karena setiap klaster tidak terlepas dari peranan lembaga yang memperkuat mulai dari tingkatan desa/kelurahan sampai tingkatan Nasional. Maria juga menjelaskan bahwa Lembaga Masyarakat yang dinaunginya berperan dalam mendukung implementasi KLA khususnya di bidang pengasuhan, kesehatan dan pendidikan.

Sementara itu, menurut perwakilan anggota APSAI (Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia), Muhamad Taufan, dunia usaha juga turut berperan untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan nasional, yang mendukung upaya pemenuhan hak anak dan merancang program berkelanjutan yang ditujukan untuk mencapai IDOLA.

APSAI mendorong seluruh anggotanya untuk mengimplementasikan 3 P (Policy, Product, Program) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat (6), seperti: tidak mempekerjakan anak, memberikan hak cuti pada ibu yang melahirkan, menjamin keamanan pada anak-anak di lingkungan perusahaan,  serta program edukasi/parenting untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Saat ini, APSAI memiliki program rutin “Anugerah Pelangi” sebagai wujud apresiasi kepada perusahaan yang secara konsisten menerapkan berbagai kebijakan dan program yang ramah anak (3P).

Sementara itu, Sylvana mengapresiasi kinerja KPPPA khususnya lingkup Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak yang telah menunjukan capaian kerja yang luar biasa selama tahun 2017.

Anak merupakan potensi yang sangat berharga, generasi penerus masa depan bangsa, penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) dan akan menjadi pilar utama pembangunan nasional. “Untuk itu, diperlukannya kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, orang tua, lembaga, masyarakat, dan dunia usaha serta media untuk turut melindungi anak dimanapun mereka berada dan berupaya untuk memenuhi hak-haknya.” tutup Lenny.(Foto : Istimewa)

Tags: , , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: