Indonesia di Tahap Darurat, Yohana Yembise: “Kampanye Stop Perkawinan Anak”

Menteri Yohana Yembise mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk ikut berkomitmen bersama-sama, komitmen menghapuskan praktik perkawinan anak sehingga dapat menumbuhkan generasi muda yang mendunia.
, Majalah Kartini | 13/04/2018 - 17:30

MajalahKartini.co.id – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise bertekad dalam membuat Kampanye Stop Perkawinan Anak. Kampanye Stop Perkawinan Anak dimaksud untuk mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia bisa berkomitmen dalam menghapuskan praktik perkawinan anak.

Tekad utama Yohana dari kampanye tersebut ialah untuk mendorong adanya kebijakan dalam pencegahan dan penghapusan praktik perkawinan anak bahkan sekalipun harus merevisi UU No 1/1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut muncul berdasar pada kondisi Negara Indonesia yang sudah dalam tahap darurat. Melihat dari data Council of Foreign Relations, mencatat bahwa Indonesia menempati urutan ketujuh dengan angka pengantin anak tertinggi di dunia.

Menurut data BPS 2016, di Indonesia tepatnya Sulawesi Barat menempati urutan pertama dengan nilai rata-rata perkawinan anak sebesar 37% dengan rincian data perempuan yang menikah dibawah usia 21 tahun mencapai 114.741 orang dan laki-laki mencapai 94.567 orang.

“Perkawinan anak merupakan pelanggaran hak-hak anak perempuan dan laki-laki, karena anak-anak rentan kehilangan hak pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan tercabut dari kebahagiaan masa anak-anak,” ujar Yohana Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Fakta lainnya Yohana menjelaskan bahwa perkawinan juga berbahaya terutama bagi anak perempuan. Pada usia 10-14 tahun perempuan memiliki risiko lima kali lebih besar meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan dibanding dengan perempuan usia 20-24 tahun.

Pemerintah akan terus melakukan kampanye terkait stop perkawinan anak melalui empat pilar pembangunan yang ialah pemerintah, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media. Sampai saat ini Kampanye Stop Perkawinan sudah berhasil dilaksanakan di 7 wilayah pada tahun 2017 meliputi Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, NTB, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah. Pada tahun 2018 rencananya kampanye tersebut akan dilaksanakan di tiga provinsi yaitu Sulawesi Barat, Kalimantan Barat dan NTT.

Kampanye Stop Perkawinan diharapkan akan menumbuhkan dan mengembangkan generasi emas berkualitas yang bisa bersaing dan berkembang bukan hanya di Indonesia tetapi mendunia.

Tags: , , , , , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: