Child Safeguarding Lemah, Kekerasan pada Anak Meningkat

Child Safeguarding bertindak sebagai pengaman bagi anak-anak.
, Majalah Kartini | 01/02/2018 - 14:20

MajalahKartini.co.id – Saat ini anak Indonesia berada dalam bayang-bayang kerentanan eksploitasi seksual oleh orang-orang yang memiliki relasi kuasa secara struktural, diantaranya oknum guru, kepala sekolah, tokoh agama, ketua yayasan lembaga anak dan fasilitator anak. Ilustrasi yang menggambarkan situasi kerentanan anak Indonesia itu merupakan data hasil pemantauan media yang dilakukan ECPAT Indonesia.

Menurut ECPAT Indonesia terjadinya kasus eksploitasi seksual anak oleh orang-orang yang memiliki hubungan struktural
disebabkan oleh kekosongan kebijakan yang mengatur tentang child safeguarding. Sehingga anak rentan mendapatkan pelecehan seksual, perdagangan anak untuk tujuan seksual, dalam bentuk sodomi dan perkosaan.

Kekosongan hukum yang dimaksud ECPAT Indonesia berbasis pada hasil studi terhadap 50 peraturan Perundang-Undangan Perlindungan Anak, dimana ECPAT Indonesia menemukan tidak ada satupun yang mengatur secara spesifik tentang kewajiban organisasi dan institusi yang bekerja untuk anak untuk memiliki Child Safeguarding.

Contohnya pada Undang-Undang pokok yang mengatur spesifik perlindungan hak anak yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “tidak menyebutkan satu pasal pun yang mewajibkan organisasi yang bekerja untuk perlindungan anak agar mengembangkan kebijakan perlindungan anak”. Regulasi yang ada saat ini cenderung mengatur secara umum upaya untuk melindungi anak dari berbagai bentuk
kekerasan dan eksploitasi.

Child Safeguarding adalah tanggung jawab sebuah organisasi untuk memastikan staf, operasi dan programnya tidak melakukan kekerasan, diskriminasi dan memberikan perlindungan pada anak-anak dari bahaya termasuk kekerasan, penganiayaan, dan eksploitasi. Child Safeguarding bertindak sebagai pengaman bagi anak-anak, yang mencakup kebijakan, prosedur, pedoman perilaku, skrining selama proses rekrutmen, pelatihan dan komunikasi,  dan pemantauan dan evaluasi untuk melindungi anak-anak dari dan menanggapi kekerasan, penganiayaan dan eksploitasi.

Berdasarkan pendataan ECPAT Indonesia terhadap 21 organisasi di 11 provinsi, hanya 33 persen (7 lembaga) yang memiliki Child Protection Policy. Belum adanya dasar hukum yang mewajibkan organisasi, lembaga dan instansi untuk membuat Child Safeguarding, sehingga penerapan Child Safeguarding pada berbagai organisasi anak minim.

Namun, kabar baiknya adalah beberapa afiliasi lembaga Internasional di Indonesia ada yang telah memiliki Child safeguarding, diantaranya; Plan International, Save the Children, Terre des Hommes and Child Fund. Hal ini dapat menjadi rule model bagi pemerintah dan organisasi di Indonesia untuk mendasarkan kebijakan Child Safeguarding pada pengalaman beberapa organisaasi
internasional tersebut.

Berdasarkan itu, maka ECPAT INDONESIA bersama UNICEF INDONESIA menyelenggarakan kegiatan workshop nasional tanggal 31 Januari 2018 yang melibatkan sebanyak 50 peserta dari berbagai latar belakang diantaranya institusi pemerintah (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), KEMENDIKBUD, KEMENKUMHAM, KEMENSOS, KEMENKO PMK, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), MABES Polri), organisasi internasional dan organisasi di Indonesia, ECPAT Indonesia akan memetakan situasi terkini kebijakan perlindungan anak di Indonesia, dan juga mendokumentasikan praktik baik dan
tantangan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di dalam organisasi / institusi di Indonesia. (Foto: Doc. Pribadi)

Tags: , , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: