Catatan KPAI, ‘Pekerjaan Rumah’ Masalah Anak Indonesia

Bullying, terorisme, dan Cybercrime adalah kasus serius yang harus memperoleh prioritas penanganan.
, Majalah Kartini | 24/07/2017 - 10:08

Catatan-KPAI,-Pekerjaan-Rumah-Masalah-Anak-Indonesia

MajalahKartini.co.id – Minggu 23 Juli 2017 merupakan Hari Anak Nasional. Komitmen penyelenggaraan perlindungan harus menjadi kesadaran kolektif kita. Membangun revolusi mental harus dimulai dari pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan khusus dr kekerasan, diskriminasi dan eksploitas. Berikut Catatan dari Komisi Perlindungan Anak Nasional (KPAI).

1. Meski ada kemajuan dalam penyelenggaraan perlindungan anak, kasus pelanggaran anak masih kompleks. Trend kasus p elanggaran anak mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, tahun 2014 mencapai 5.066 kasus. Tahun 2015, 4.309 kasus dan tahun 2016 mencapai 4.620 kasus

2. Anak menjadi korban dan pelaku kekerasan masih menjadi persoalan serius. Kasus bullying, anak menjadi korban terorisme dan anak korban cyber serta pornografi menjadi cacatan penting. Khusus pornografi merupakan kasus yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Data tahun 2016, anak korban pornografi mencapai 587. Hal ini menduduki rangking ke 3 setelah kasus anak berhadapan dengan hukum mencapai 1.314 kasus dan kasus anak dalam bidang keluarga 857 kasus.

3. Melihat kompleksitas kasus yang ada, pekerjaan rumah cukup besar bagi indonesia adalah bagaimana memastikan proteksi negara agar anak tidak terpapar pornografi, radikalisme serta tidak terpapar kejahatan berbasis cyber.

4. Intervensi pencegahan dan penanganan terhadap anak masih menjadi pekerjaan rumah. Banyak lembaga layanan berbasis masyarakat, namun mengalami kendala SDM, pembiayaan bahkan sarana dan prasarana layanan. Dampaknya, maraknya korban pelanggaran anak di berbagai titik daerah kurang mendapatkan layanan penyelesaian secara komprehensif. Maka, memastikan perlindungan anak berbasis masyarakat bisa berjalan dengan baik merupakan keharusaan, agar kasus kejahatan dan pelanggaran anak di masyarakat bisa ditekan dan pembudayaan ramah anak bisa ditumbuhkan.

5. Respon publik terhadap isu anak saat semakin baik, namun belum sepenuhnya senafas dengan spirit perlindungan anak. Banyak viral kasus anak, dishare ke berbagai kalangan dengan semangat agar mendapatkan atensi. Padahal, penyebaran video kekerasan anak merupakan pelanggaran hukum. KPAI meminta untuk tidak terus memviralkan video kekerasan, bullying, karena akan semakin merugikan anak, baik korban maupun pelaku.

6. Maraknya kasus bully di satuan pendidikan perlu langkah prefentif antisipatif dan rehabilitatif. KPAI meminta Memdikbud serius melakukan langkah-langkah radikal untuk mencegah dan menanggulangi perundungan dan satuan pendidikan. Pemerintah memiliki janji yang terhutang untuk penerbitan Peraturan Presiden tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Perundungan di Satuan Pendidikan. Leading sectornya adalah Kemdikbud, dan hingga kini belum selesai. Keberulangan terjadinya perundungan, secara langsung atau tidak langsung, diakibatkan lambannya Kemdikbud menyelesaikan aturan ini.

8. Pelaku kekerasan yg masih usia anak, harus memperoleh penanganan khusus, dengan menggunakan pendekatan pemulihan, atau restoratif. Jangan sampai langkah yang diambil mengedepankan pendekatan punitif yang justru mematikan masa depan anak, menghilangkan hak dasarnya, serta semakin mendorong anak untuk terus melakukan tindakan yang salah tanpa upaya pemulihan. Kebijakan yang dilakukan tidak boleh emosional, seperti memecat atau mencabut KJP dan sejenisnya.

8. KPAI meminta pemerintah dan pemerintah daerah agar serius melakukan langkah-langkah radikal untuk mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran anak. Apalagi dalam UU Pemerintahan daerah, perlindungan anak merupakan kewenangan wajib pemerintah daerah.

9. KPAI meminta semua pihak untuk membangun budaya ramah anak sejak usia dini. Pola pengasuhan positif perlu dikembangkan sebagai langkah preventif. Selain itu, masyarakat agar tidak abai atas potensi pelanggaran anak di lingkungannya, karena kapanpun dan dimanapun kekerasan dapat terjadi. (Foto: Republika)

 

Tags: ,

BAGIKAN HALAMAN INI: