Anak Berhadapan dengan Hukum Perlu Perlindungan

Pemerintah berkomitmen tingkatkan peran perempuan dalam politik dan perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sorong.
, Majalah Kartini | 28/09/2017 - 11:01

MajalahKartini.co.id – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise, melakukan rangkaian kunjungan kerja di Kota Sorong, Papua Barat, Rabu (27/9). Menteri Yohana mengawali kegiatan dengan menghadiri acara Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Perlindungan dan Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang bertempat di Kota Sorong.

Di hadapan 101 peserta yang merupakan aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim perwakilan Provinsi Papua Barat dan Papua, Menteri Yohana menekankan pentingnya peranan aparat penegak hukum dalam menangani kasus perkara anak berasas keadilan restoratif untuk kepentingan terbaik bagi anak seperti amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

“Maraknya kasus kekerasan terhadap anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) menjadi perhatian pemerintah. Dalam perlindungan dan penanganan ABH sebagai korban tindak pidana, aparat penegak hukum berperan mewujudkan keadilan bagi anak korban kejahatan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Untuk itu, saya harapkan komitmen dan perhatian aparat penegak hukum perlu memberikan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan efek jera bagi pelaku,” ujar Menteri PPPA, Yohana Yembise.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) juga menghadirkan beberapa pemateri ahli dibidang hukum dan perundang-undangan seperti Kepala Biro Hukum dan Humas, Hasan S.H, dan Ketua Komnas Perlindungaan Anak, Arist Merdeka Sirait untuk melakukan sosialisasi terkait UU SPPA, Peraturan Menteri, dan isu terkait ABH. Sinergi dan kesamaan pemahaman aparat penegak hukum dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum diharapkan dapat tercapai di Provinsi Papua Barat dan Kota Sorong. Menteri Yohana juga menekankan amanat UU SPPA bagi terbentuknya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di tiap provinsi agar pelaku usia anak terhindar dari pelecehan dan kekerasan di lembaga permasyarakatan.

Usai menghadiri kegiatan tersebut, Menteri Yohana bertemu dengan perempuan-perempuan se-Provinsi Papua Barat dalam acara Peningkatan Kapasitas Politik Bagi Perempuan Bakal Calon Legislatif pada Pemilu 2019 di Kota Sorong. Momen tersebut menjadi kegiatan strategis Kemen PPPA untuk mengumpulkan kaum perempuan Papua Barat agar sadar terhadap potensi dirinya dan mau berkecimpung dalam dunia politik. Dalam kesempatan itu, Menteri Yohana juga melakukan sesi dialog dengan perempuan-perempuan yang merupakan Ketua DPD dari beberapa partai serta perwakilan lembaga masyarakat.

“Saya sebagai perempuan Papua saja bisa menjadi Menteri, begitu juga perempuan Papua lainnya yang memiliki kesempatan sama dan harus diberikan ruang untuk dapat menduduki posisi-posisi strategis di pemerintahan. Khususnya keterwakilan perempuan pada DPRD di Provinsi Papua Barat yang harus ditingkatkan, karena sejauh ini baru ada dua anggota DPRD perempuan. Untuk itu saya selaku Menteri PPPA mengharapkan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota secara bersama dengan DPRD dan pimpinan partai politik agar memiliki komitmen untuk mendorong dan mendukung peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di Lembaga-lembaga pengambilan keputusan, baik pada jabatan birokrasi dan jabatan publik lainnya di provinsi Papua dan Papua Barat.” Tutup Menteri Yohana, yang disambut riuh tepuk tangan peserta. (Foto: Humas KPPPA)

Tags: , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: