Kemenpan Akan Optimalisasi Kegiatan PNS

Apakah pernyataan ini dimotivasi untuk menghemat biaya SDM?
, Majalah Kartini | 14/02/2017 - 17:04

Kemenpan Akan Optimalisasi Kegiatan PNS

MajalahKartini.co.id – Pendidikan merupakaan program wajib NAWACITA (pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan). Sebelumnya ada peraturan yang membolehkan guru PNS bisa diperbantukan di sekolah swasta dengan syarat-syarat yang tertuang di PP NO.28 tahun 1981 yang berarti bahwa sekolah swasta yang memenuhi syarat dapat diberikan bantuan.

Widaryati Hestiarsih, S. Kom, Kepala Bidang Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) memaparkan syarat-syarat yang dimaksudkan dalam PP NO.28 tahun 1981 yaitu: sekolah itu telah di daftarkan di departemen sekurang-kurangnya tiga tahun; telah menerapkan kurikulum yang ditetapkan oleh departemen sekurang-kurangnya tiga tahun; diperuntukkan oleh WNI dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia; mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; cuma penerimaan biaya lebih kecil dari biaya minimum sekolah; semua murid memenuhi syarat murid negeri yang setingkat; memiliki sekurang-kurangnya dua orang guru tetap; diangkat sebagai sekolah swasta; dan memiliki kewenangan untuk mengajar; telah memiliki ruang tingkat mengajar sekurang-kurangnya masing-masing tingkat satu kelas; bantuan dapat diberikan dengan berupa uang kepada tenaga kependidikan PNS; sarana dan prasarana dan bantuan lain yang diperlukan.

“Bantuan ini sifatnya adalah sementara tidak selamanya. Jika sekolah swasta itu dapat mandiri teentu bantuan itu perlahan-lahan akan di kembalikan lagi. Kemudian saat ini kami mengacu pada undang-undang Nomot 5 tentang aparat sipil negara,” jelas Hesti (sapaan akrab Widaryati Hestiarsih pada workshop Kopi Darat ke-30 ACDP Indonesia dengan tema “Materi Pers KOPI DARAT #30 “Kebijakan Guru Pegawai Negeri Sipil di Sekolah Swasta” di Kemendikbud RI, Jakarta, Rabu (8/2).

Disampaikan pula bahwa, PNS diangkat dalam pangkat dan instansi pemerintah sehingga Kemenpan sudah terikat oleh undang-undang. Jumlah guru PNS yang mengajar di sekolah swasta lebih dari 10.000 sedangkan pada tahun 2014, 2015, 2016 Kemenpan melakukan pendataan, ada 542 kabupaten dan kota menyerahkan peta jabatan dan rata-rata kekurangan guru dimana anggaran belanja pegawainya lebih dari 50 persen.

“Ada daerah yang kekurangan guru bukan hanya satuan atau puluhan tapi ada yang bahkan ratusan guru. Jika kita ingin menambahkan guru pengajar di suatu daerah sedangkan belanja derahnya 50 persen maka nanti takutnya anggaran daerah akan habis hanya untuk membayar tenaga pengajar saja,” kata Hesti.

Bahkan ada daerah yang anggaran belanjanya mencapai angka 80 persen. Dari 542 kabupaten/kota, hampir separuh bahkan kira-kira 300 kabupaten/kota yang belanja pegawainya diatas 50 persen. Jumlah PNS saat ini hampir 4,3 juta sebagian besar tenaga-tenaga ini di isi dengan tenaga administrasi. Meskipun Kemenpan sedang menggalakkan jabatan-jabatan fungsional tapi tentunya kendalanya di jumlah tenaga administrasi yang sangat banyak.

“Dulu mungkin kita membutuhkan staf-staf pendukung sebagai pengetik. Dulu saat menteri kami Bapak Yudi, ada isu perasionalan 1.000.000 PNS itu adalah sebagai penataan. Di pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dilakukan penataan siapa pegawai yang mau bekerja dan mana yang ada kompetensinya. Tidak peduli mau lulusan SD, SMP dan SMA yang penting mau bekerja. Bahkan ada yang lulusan sarjana yang tidak ngapa-ngapain,” bebernya.

PNS memiliki waktu mengajar 24 jam lantas bagaimana dengan guru yang memiliki jadwal mengajar yang sangat sedikit seperti seni dan olahraga, hanya memiliki waktu hanya dua jam dalam seminggu. Di tahun 2017, lanjut Hesti ada sekita 200. 000 PNS yang akan pensiun, kendati demikian, pemerintah harus mengetahui data jabatan-jabatan apasaja yang akan kosong. “Sekarang pertama yang dibutuhkan adalah nama jabatan. Jadi dari 200.000 yang akan pensiun itu kita akan lihat siapa saja yang akan pensiun,” katanya.

Memang, kata dia sempat ada kebijakan penambahan 50 persen dari PNS yang pensiun akan digantikan sesuai jabatan yang dibutuhkan. Apalagi pihaknya sudah diberikan koridor wilayah pertumbuhan nasional. “Wilayah sumatera nanti kedepannya seperti apa, apa saja yang dibutuhkan. Jawa akan seperti apa dan akan menjadi apa, seperti apa wilayah Sulawesi dan wilayah timur lainnya. Dan nama jabatan yang memang dibutuhkan di wilayah itu akan diisi,” kuncinya. (Foto : Andim)

Tags: , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: