Jokowi Tandatangani Inpres Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit akan turun.
, Majalah Kartini | 23/03/2017 - 14:02

Sejumlah murid SD belajar mencuci tangan dengan benar menggunakan sabun di Mojokerto, Jawa Timur, Rabu (18/3)

MajalahKartini.co.id – Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat pada 27 Februari 2017 lalu. Upaya ini bertujuan mempercepat upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk. Jika hal itu bisa tercapai, beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit akan turun.

“Melalui Inpres tersebut, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada: 1. Para Menteri Kabinet Kerja; 2. Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 3. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan 4. Para Gubernur dan Bupati/Walikota,” seperti yang dilansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Kamis, 23 Maret 2017. Caranya melalui peningkatan aktivitas fisik, peningkatan perilaku hidup sehat, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan edukasi hidup sehat.

Jokowi mengintruksikan kepada Menteri Kesehatan untuk melaksanakan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Menkes bertugas meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, serta aktivitas fisik.

Selain itu, kementerian ini mesti meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta. “Kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Presiden menginstruksikan untuk meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat,” tulis instruksi tersebut.

Sementara kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Jokowi menginstruksikan peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah sebagai (KTR), dan mendorong Sekolah Ramah Anak. Kemendikbud perlu meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah. Kementerian juga berkewajiban meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.

Jokowi juga menginstruksikan Menteri Pertanian terkait Gerakan masyarakat Sehat. “Mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya dan meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah,” tulis dalam instruksi Presiden.

Sementara kepada Menteri Menteri Perhubungan, Jokowi menginstruksikan untuk mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda. Menteri Perhubungan ditugaskan mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan “park and ride” untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat.

Khusus kepada Menteri Perdagangan, Jokowi menginstruksikan untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan. Langkah ini seiring dengan upaya peningkatan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri.

Sedangkan kepada Menteri Keuangan, Jokowi menginstruksikan untuk melakukan kajian peningkatan cukai dan pajak produk tembakau dan minuman beralkohol. “Melakukan kajian kemungkinan adanya skema insentif bagi daerah yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat,” begitu tugas lain untuk Menteri Keuangan.

Sedangkan untuk para gubernur, Jokowi memerintahkan untuk menyusun dan menetapkan kebijakan daerah yang diperlukan untuk pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayahnya. Gubernur mesti melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di kabupaten/kota di wilayahnya. Hasil pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Sedangkan kepada para Bupati/Walikota, Jokowi menginstruksikan untuk menyediakan dan mengembangkan sarana aktivitas fisik, ruang terbuka hijau publik, kawasan bebas kendaraan bermotor, jalur sepeda, dan jalur pejalan kaki yang representatif dan aman. “Melaksanakan kegiatan pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah,” instruksi Jokowi. Bupati dan walikota juga harus melaksanakan kebijakan KTR dan kegiatan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Mereka mesti melaporkan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat kepada Gubernur.

Sedangkan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jokowi memberi tugas melaksanakan koordinasi perencanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan program ini. Kepala Bappenas dan jajarannya melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali. Sementara untuk laporan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat kepada Presiden dilakukan minimal satu tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

“Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang dilaksanakan Kementerian/Lembaga teknis sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden ini,” bunyi diktum Keempat Inpres tersebut.

Sedangkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Jokowi menginstruksikan untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan gerakan ini. Pembiayaan pelaksanaan Instruksi Presiden dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing Kementerian/Lembaga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan Instruksi Presiden ini, menurut Inpres tersebut, dapat melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha sesuai ketentuan perundang-undangan. “Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan,” bunyi akhir Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 yang telah dikeluarkan di Jakarta pada 27 Februari 2017 itu. (Pusdatin/ES)

Tags: , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: