Tim Komite Bersama Reklamasi Pantai Jakarta Dinilai Tidak Transparan

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta telah mengajukan permintaan informasi terkait hasil kajian Tim Komite Bersama.
, Majalah Kartini | 20/08/2016 - 13:00

reklamasi-pantai-jakarta

MajalahKartini.co.id – Tim Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta dinilai tidak transparan oleh Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta. Pasalnya, sejak pembentukan tim pada 18 April 2016 lalu oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman hingga saat ini tidak bisa diakses hasil kajiannya.

Pada siaran pers yang diterima pada Jumat, 19 Agustus 2016, anggota Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta telah mengajukan permintaan informasi terkait hasil kajian Tim Komite Bersama, namun tidak ditanggapi.

Atas dasar itu, koalisi mengajukan surat keberatan kepada Kemenko Maritim pada 18 Agustus 2016, sesuai dengan prosedur yang ada di UU Keterbukaan Informasi Publik.

Secara normatif, proses pembuatan kebijakan yang tertutup ini bertentangan dengan Pasal 3 UU Keterbukaan Informasi Publik sebagai jaminan hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Merujuk pada UU Keterbukaan Informasi Publik, jika dalam tiga puluh (30) hari kerja informasi yang dimintakan oleh pemohon tidak ditanggapi maka koalisi akan mengajukan sengketa informasi terhadap Kemenko Maritim. Hal ini penting untuk mendesak agar proses pelaksanaan pembangunan di wilayah pesisir sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Diantaranya bahwa pembangunan harus dilakukan secara transparan dan partisipatif.

Proses transparansi ini menjadi sangat penting jika mencermati pernyataan Menko Maritim yang baru, Luhut Pandjaitan yang akan mengkaji kembali pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta terutama reklamasi di Pulau G.  (Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: