Tiga Poin Penting Putusan MA Soal Industri Tembakau

Ada tiga poin penting dari putusan MA yang membatalkan Permenperin 63/2015.
, Majalah Kartini | 22/12/2016 - 15:30

tiga-poin-penting-putusan-ma-soal-industri-tembakau

Majalahkartini.co.id – Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 16P/HUM/2016 tertanggal 5 Oktober 2016 dinyatakan bahwa Permenprin Nomor 63/M-IND/PER/8/2015 tanggal 10 Agustus 2015 tentang Peta Jalan Industri Hasil Tembakau Tahun 2015-2020 bertentangan dengan peraturan perundang-udangan yang lebih tinggi. Undang-Undang tersebut yakni, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU no. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 11 Tahun 2005 tentang pengesahan Internasional Covenant on Economic Social dan Cultural Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya), UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Dengan begitu, Mahkamah Agung memerintahkan Menteri Perindustrian RI untuk mencabut Permenperin Nomor 63/M-IND/PER/2015. Pemberitahuan putusan MA ini secara resmi diterima tim advokat pada Selasa, 6 Desember 2016. Ada tiga poin penting dari putusan MA yang membatalkan Permenperin 63/2015.

Pertama, diakuinya legal standing atau kedudukan hukum para pemohon dengan latar belakang korban rokok, aktivisi kesehatan, aktivisi pengendalian tembakau, dokter, dan konsultan pengendali tembakau, untuk mengguhat produk hukum pemerintah yang “berbau” rokok. Kedua, pertimbangan Majelis Hakim MA yang menyatakan para pemohon dalam perjuangan mengendalikan produksi tembakau, secara umum berdampak pada lingkungan kesehatan masyarakat secara nasional. Ketiga, diterimanya rumusan dalil permohonan keberatan yakni Permenperin yang mengatur peningkatan batas produksi rokok hasil tembakau akan secara langsung menyebabkan peningkatan terhadap konsumsi rokok.

Putusan MA terhadap Permenperin ini merupakan terobosan hukum sekaligus preseden yang sangat baik bagi hukum dan HAM serta sistem ketatanegaraan di Indonesia. Secara spesifik, dalam permohonan tidak mendalilkan perlindungan perempuan karena belum ada regulasi spesifik tentang perlindungan perempuan yang terkait langsung dengan rokok dan kesehatan. (Foto: Raga Imam)

Tags: , , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: