Tidak Lengkap, Paripurna DPR Akhirnya Diundur

Rapat Paripurna DPR mengagendakan membahas beberapa poin.
, Majalah Kartini | 13/12/2016 - 21:30

 

tidak-lengkap-paripurna-dpr-akhirnya-diundur

MajalahKartini.co.id – Rapat Badan Musyawarah DPR diputuskan untuk diundur lantaran Rapat diagendakan pada Selasa (13/12) karena Pimpinan DPR tidak lengkap. “Tadi itu memang ada pengunduran jadwal karena memang paripurna DPR tinggal dua yaitu hari ini dan Kamis (15/12),” kata Fahri Hamzah di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa (13/12).

Fahri mengatakan Ketua DPR Setya Novanto pada Selasa (13/12) tidak bisa hadir karena dipanggil KPK sementara itu Wakil Ketua DPR yang lain seperti Taufik Kurniawan, Fadli Zon, dan Agus Hermanto belum ada di Gedung Parlemen. Karena itu menurutnya, Rapat Bamus memutuskan agar Rapat Paripurna pada Selasa (13/12) di gabung di hari Kamis (15/12). “Pagi ada lima-enam agenda, sampai pidato terakhir yang kemungkinan dilakukan sore, mudah-mudahan selesai karena setelah itu masuk reses,” ujarnya.

Menurut Fahri minimal dua orang Pimpinan DPR harus hadir agar Rapat Paripurna kuorum sehingga Rapat Paripurna pada Selasa (13/12) diundur karena pimpinan hanya satu orang. Rapat Paripurna DPR mengagendakan membahas beberapa poin, seperti pertama, Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura.

Kedua, laporan Komisi III DPR RI Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap dua orang Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung. Ketiga, laporan Komisi XI DPR RI Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap dua orang Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Keempat, pendapat Fraksi-Fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Anggota DPR RI tentang Pertembakauan menjadi RUU Usul DPR RI dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan. Dan kelima pengesahan Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU-RUU oleh Pansus, sebagai berikut: RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan RUU tentang Wawasan Nusantara. (Foto: kabarparlemen.com)

Tags: , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: