Revisi UU Penyiaran Sarat Kepentingan Pemodal?

Revisi ini dinilai lebih banyak mengutamakan kepentingan pemodal daripada publik.
, Majalah Kartini | 28/12/2016 - 21:00

koalisi-nasional-reformasi-penyiaran

MajalahKartini.co.id – Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran menilai Revisi UU Penyiaran yang kini sedang dirancang oleh Komisi 1 DPR cenderung tidak berpihak pada publik. Revisi ini dinilai lebih banyak mengutamakan kepentingan pemodal.

Melalui siaran persnya, isi draf Revisi UU Penyiaran dianggap sebagai langkah mundur dari UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang disahkan tepat 14 tahun yang lalu, pada 28 Desember 2002. Terdapat kesan sangat kuat DPR saat ini dengan sengaja mengubah sejumlah pasal dalam UU Penyiaran 2002 untuk kepentingan stasiun-stasiun televisi terbesar, dengan mengabaikan kepentingan publik, kepentingan sistem stasiun berjaringan, Lembaga Penyiaran Komunitas,

Lembaga Penyiaran Publik, dan juga dianggap KNRP mengabaikan prinsip kebebasan pers. KNRP menduga ada kesengajaan bahwa pembahasan RUU Penyiaran sejauh ini dilaksanakan secara tertutup dengan tidak melibatkan masyarakat sipil.

Draf terakhir yang diperoleh KNRP adalah draf bulan Agustus 2016. Berdasarkan draf tersebut KNRP mencatat ada sejumlah persoalan serius.

1. Soal kepemilikan sama sekali tidak diatur dalam draf RUU. Dengan tidak adanya aturan soal kepemilikan, maka gejala penguasaan kepemilikan banyak stasiun televisi dan radio di satu tangan akan semakin menguat. Padahal UU Penyiaran tahun 2002 memuat aturan pembatasan kepemilikan media penyiaran.
2. Draf RUU menyatakan bahwa Sistem Siaran Jaringan (SSJ) bukan merupakan kewajiban, melainkan opsional, bagi lembaga penyiaran yang hendak bersiaran ke banyak wilayah siar. Hal ini dengan sendirinya akan mematikan gagasan SSJ dan melanggengkan pemusatan siaran televisi di Jakarta. Hal ini jelas bertentangan dengan UU Penyiaran tahun 2002 yang mewajibkan SSJ.
3. Draf RUU menetapkan kewajiban sensor untuk seluruh isi siaran. Ini bertentangan dengan UU Pers, karena seharusnya siaran jurnalistik tidak dikenai sensor.
4. Draf RUU memuat ketentuan bahwa porsi iklan spot paling tinggi 40 persen
dari setiap waktu tayang program. Ini merupakan peningkatan porsi iklan yang luar biasa dibandingkan UU Penyiaran 2002. UU Sebelumnya hanya menetapkan angka 20 persen saja sudah sangat menganggu kenyamanan khalayak dan menunjukkan keberpihakan yang tinggi kepada pemodal.
5. Draf RUU membolehkan adanya iklan rokok, padahal hal tersebut bertentangan dengan ketentuan lain yang juga termuat dalam draf RUU, yakni iklan tidak boleh mengiklankan zat adiktif. Berdasarkan UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, produk yang mengandung tembakau dinyatakan sebagai zat adiktif.
6. Draf RUU menyebut Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) disebut sebagai Lembaga Penyiaran Khusus (LPKh) yang antara lain didirikan oleh Kementerian dan berfungsi untuk melayani Kementerian. Menjadi pertanyaan, apakah lembaga penyiaran komunitas akan dijadikan lembaga penyiaran pemerintah?
7. Draf RUU menyatakan bahwa Lembaga Penyiaran Publik (LPP) berfungsi memberi layanan untuk kepentingan negara, namun definisi ‘negara’ sendiri tidak diperjelas. Perlu dicegah adalah jangan sampai LPP kembali menjadi lembaga penyiaran pemerintah.
8. Draf RUU mengerdilkan kewenangan KPI hanya dalam urusan isi siaran, sementara memberikan kewenangan pemerintah yang sangat besar dalam persoalan penyiaran lainnya, seperti persoalan perizinan dan digitalisasi.

Dengan rangkaian persoalan tersebut, KNRP menilai Draf RUU Penyiaran yang dirancang DPR merupakan langkah mundur dalam demokratisasi penyiaran Indonesia yang sebenarnya sudah dimulai 14 tahun lalu. KNRP merasa prihatin dengan DPR yang terkesan berusaha menyiapkan sebuah UU Penyiaran yang mengabaikan kepentingan publik dan semangat demokratisasi penyiaran. Proses
penyiapan RUU yang tidak transparan dan tidak terbuka terhadap keterlibatan publik. (Foto: Shutterstock)

Tags: , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: