Presiden Minta KPK Proses Korupsi e-KTP

Korupsi e-KTP membuat pengelolaan administrasi kependudukan di Kementerian Dalam Negeri terhambat.
, Majalah Kartini | 12/03/2017 - 17:04

Presiden-Minta-KPK-Proses-Korupsi-e-KTP

Majalahkartini.co.id – Presiden Joko Widodo menilai dana anggaran KTP-Elektronik yang dikorupsi memicu kekacauan pengelolaan kartu identitas itu sehingga tidak bisa bermanfaat secara baik. “Sekarang menjadi bubrah semua gara-gara anggaran dikorup. Jadi saya ingin ini diproses yang benar dan saya yakin KPK bertindak profesional terhadap kasus ini,” kata Jokowi ditemui usai membuka Pameran Furniture Internasional Indonesia 2017 di JI-Expo, Jakarta pada Sabtu (11/3).

Presiden menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada komisi anti rasuah dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah kepada sejumlah tokoh-tokoh yang diduga terkait. Menurutnya, jika pengelolaan KTP-E dapat selesai dengan benar tanpa korupsi maka pengurusan identitas akan semakin mudah dan efisien, antara lain untuk pengurusan paspor, SIM, syarat-syarat perbankan dan perpajakan maupun pemilihan kepala daerah.

Jokowi juga menjelaskan dugaan kasus korupsi e-KTP tersebut juga membuat pengelolaan administrasi kependudukan di Kementerian Dalam Negeri terhambat. Selain itu, sejumlah pejabat di kementerian itu juga menjadi khawatir saat melakukan penugasan terkait e-KTP .

“Ini juga ada problem juga. Kita harus buka juga kan. Karena ada masalah e-KTP ini, sehingga di Kemendagri sekarang ini semuanya ragu-ragu, resah melakukan sesuatu, karena juga takut,” kata Presiden. (Foto : Metronews)

Tags: , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: