Pokja Desak DPR Sahkan UU Konservasi SDA dan Ekosistem

Buruknya pengelolaan satwa liar menjadi fokus Pokja untuk mendesak DPR mengesahkan Undang-Undang Konservasi SDA dan Ekosistem
, Majalah Kartini | 25/01/2017 - 15:14

Pokja Desak DPR Sahkan UU Konservasi SDA dan Ekosistem

MajalahKartini.co.id – Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) Konservasi mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengesahkan revisi Undang-Undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem. Desakan itu disampaikan sebagai respon terhadap buruknya pengelolaan satwa liar seperti kondisi Beruang di Kebun Binatang Bandung dan buruknya prosedur transportasi Lumba-lumba yang diangkut dari Jakarta ke Pontianak dengan maskapai Sriwijaya Air.

“Kasus-kasus yang muncul belakangan ini terkait buruknya pengelolaan satwa liar hanya fenomena puncak gunung es. Pengesahan Revisi UU No. 5 Tahun 1990 yang didalamnya mengatur tentang sanksi bagi lembaga konservasi atau badan usaha yang melakukan pelanggaran kesejahteraan satwa, sudah mendesak untuk dilakukan,” kata Wenni Azkia, peneliti dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) yang juga bagian dari Kelompok Kerja (Pokja) Konservasi, di Jakarta, Selasa (24/1).

Pelangan terjadi, ujar Wenni, karena akar kebijakan yang lemah. Sehingga diperlukan perangkat hukum yang tegas demi adanya efek jera bagi pelaku pelanggaran standar pengelolaan satwa liar. “Undang-undang yang ada saat ini belum mengakomodir adanya sanksi tegas dan pengawasan. Banyak ketentuan didalamnya juga sudah tidak relevan dengan kondisi terkini, sehingga perlu direvisi,” tuturnya.

Hasil kajian Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Selama 2011-2014, menunjukkan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran bagi satwa dilindungi. Ada 45 putusan kasus pidana jual beli satwa yang telah berkekuatan hukum tetap. Dari jumlah ini, baik tuntutan maupun vonis hakim umumnya sangat ringan, di bawah satu tahun. “Tuntutan jaksa dan vonis yang dijatuhkan hakim tidak berbanding lurus dengan kesalahan yang mempengaruhi perkembangan pelanggaran terhadap satwa dilindungi,” ujar Wenni.

Di tempat yang sama, Diah Rahayuningsih dari WWF Indonesia mengatakan, salah satu fungsi penting dari lembaga konservasi adalah preservasi genetika satwa langka, baik yang di alam habitatnya maupun yang ada di kebun binatang, suaka margasatwa dan lainnya. “Revisi Undang-undang No.5/1990 ini mendesak agar sumber daya genetik kita, yang sudah banyak hilang karena kebakaran hutan, pembalakan liar dan perdagangan satwa liar, bisa tetap terjaga dan dipertahankan. Bagaimana fungsi pelestarian tersebut bisa jalan, kalau lembaga konservasi dikelola dengan buruk dan dibiarkan tanpa sanksi tegas?” ucapnya. Setelah bertahun-tahun diusulkan ke DPR, draft usulan revisi UU No.5 /1990 tersebut saat ini sudah masuk dalam Prioritas Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 di DPR dan masih menunggu pembahasan. (Foto: pokja)

BAGIKAN HALAMAN INI: