Pilkada DKI Sedikit Memanas, Tak Seperti Daerah Lain

Menurut Zulkifli, demokrasi harus merujuk pada sila ke-5 Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
, Majalah Kartini | 30/01/2017 - 19:28

Pilkada DKI Sedikit Memanas, Tidak Seperti Daerah Lain

MajalahKartini.co.id – Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan proses Pilkada Serentak 2017 di Indonesia tidak memiliki masalah berarti. Hanya Pilkada di Jakarta yang menurutnya sedikit memanas. “Hanya di Jakarta yang sedikit panas,” ujar Zulkifli dalam pidatonyan di depan Masyarakat Perikanan Nusantara dalam Workshop Nasional dengan tema ‘Pro-Kontra Pembangunan Kelautan dan Perikanan’ di Hotel Bidakara, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (30/1).

Hal itu dikatakannya, karena sudah berkeliling sejumlah daerah yang juga menggelar Pilkada serentak tahun ini untuk kampanye. Dia menyebut tidak menemukan masalah berarti pada proses Pilkada Serentak 2017 di daerah yang pernah dia kunjungi. Zulkifli, yang juga Ketua Umum PAN, berkampanye dengan ketua partai politik lain, misalnya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, di Gorontalo beberapa waktu lalu. Masalah suku, agama, ras, dan etnis dalam Pilkada, dinilainya, juga sudah selesai. Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah (yang dulu), serta Wali Kota Solo adalah non-muslim. Hal demikian dinilai tidak ada masalah.

Menurut Zulkifli, demokrasi harus merujuk pada sila ke-5 Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Bila rakyat ingin makmur dan adil, bangsa ini harus berdaulat, khususnya di bidang pangan. “Kalau itu (bangsa) tak berdaulat, maka kesenjangan pasti akan terjadi,” kata dia. Menurutnya, selama ini demokrasi dinilai sangat terbuka, namun mahal. Hal demikian dapat menimbulkan kesenjangan.

Bahkan dalam pilkada, ada seorang calon kepala daerah yang menghabiskan biaya hingga Rp 150 miliar. Akibatnya, jika pemimpin tersebut terpilih, ia berutang budi. Akibatnya, daerah yang dipimpin pemimpin itu dikuasai oleh 3 orang. Pertama, orang yang menguasai sumber daya alam; kedua, orang yang menguasai proyek; dan ketiga, orang yang menguasai jabatan.
“Karena yang demikian, maka di daerah itu ada seorang sarjana agama jadi kepala dinas pertambangan,” kata Zulkifli. (Foto: Dok MPR RI)

Tags: , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: