Perda Qanun Jinayat Dinilai Masih Bemasalah

Proses tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip pengaturan perundang-undangan.
, Majalah Kartini | 01/12/2016 - 18:30

MajalahKartini.co.id – Dalam rangka peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi Qanun Jinayat menggelar diskusi publik dengan tema “Satu Tahun Pelaksanaan Qanun Jinayat dan Kekerasan Terhadap Perempuan.” di Jakarta, Kamis (30/11). Qanun Jinayat sendiri merupakan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Aceh yang mengatur mengenai hukum pidana yang sudah diberlakukan sejak bulan Oktober 2015.

Aturan ini dinilai mendiskriminasi perempuan dan berpotensi memperkuat kekerasan juga kriminalisasi terhadap perempuan maupun kelompok minoritas lainnya. Perda Qanun Jinayat mengatur berbagai tindak pidana yang tidak diatur di dalam KUHP, seperti khalwat, ikhtilath, khamr, maisir, musahaqqah liwath dan lain sebagainya.

Nisaa Yura, Aktivis Solidaritas Perempuan mengatakan, Qanun Jinayat dinilai secara substansi bermasalah, tidak hanya persoalan substansinya saja, prosesnya juga dianggap bermasalah. Dirinya juga mengungkapkan hanya 2,4 persen yang mendapatkan informasi dari pemerintah daerah, sementara 48,6 persen justru tidak mendapatkan informasi dan penjelasan apapun. Sehingga menurutnya, proses tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip pengaturan perundang-undangan. “Prosesnya disahkan jam 3 pagi, ini luput dari pengamatan masyarakat apalagi perempuan,” ungkapnya di Jakarta.

Nissa juga mengatakan dampak penerapan Qanun Jinayat terhadap perempuan. Antara lain adanya stigma dan diskriminasi, terpinggirkan dari keluarga dan sosial hingga tertutupnya akses ekonomi dan pendidikan. Rentan menjadi korban berkali-kali, serta membentuk paradigma kekerasan di masyarakat. Aktivitas perempuan itu juga berharap kepada Kementerian Dalam Negeri mengambil Langkah-langkah yang proaktif terkait Qanun Jinayat di Aceh.

Sementara itu, Dir. Otonomi Daerah, Dr. Sumarsono, MDM mengatakan Kemendagri telah mengirimkan surat sebagai bagian dari evaluasi Perda Qanun Jinayat tersebut. Dirinya juga mengatakan Kementrian Dalam Negeri tidak bisa begitu saja membatalkan Perda tersebut. Akan tetapi, lanjutnya, jika hal tersebut dinilai menganggu ketertiban umum bisa saja batalkan atau dievaluasi.

Kementerian Dalam Negeri menurutnya juga telah memberikan apresiasi kepada Otoritas Pemerintah Daerah Aceh terkait diterapkan Qanun Jinayat. Beberapa Qanun dinilai berdampak positif, dan tidak semuanya berdampak negatif. “Tidak semuanya jelek, ada yang berdampak bagus bagi masyarakat,” pungkasnya. (Foto: Raga Imam)

Tags: , , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: