Pengamat: Presiden Perlu Putuskan Menteri ESDM Baru

Proyek dan kebijakan strategis hanya bisa diputuskan jika presiden sudah memilih menteri ESDM baru.
, Majalah Kartini | 03/10/2016 - 22:00

MajalahKartini.co.id – Presiden Joko Widodo belum menetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru pengganti Archandra Tahar yang diberhentikan, karena Dwi-Kewarganegaraan. Untuk sementara waktu, Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menjabat sebagai Plt menteri ESDM, sampai presiden menunjuk menteri ESDM baru dalam waktu yang tak ditentukan.

Dengan begitu, Luhut harus melakukan koordinasi lintas kementerian di sektor maritim yaitu di Kementerian Kelautan, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pariwisata. Menteri ESDM harus berurusan dengan minyak dan gas (Dirjen Migas), mineral dan batubara (Dirjen Minerba), listrik (Dirjen Listrik) dan energi baru terbarukan (Dirjen EBTKE).

“Masih ada Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan BPH Migas yang bertugas melakukan pendistribusian BBM dan penanangan pipa Migas. Ini bukan tugas mudah, tetapi memerlukan fokus dan energi besar,” ujar Peneliti dari Alpa Research Database Indonesia, Ferdy Hasiman, melalui siaran pers yang diterima, Senin (3/10).

Menurut Ferdy, Plt tak bisa memutuskan proyek-proyek strategis. Proyek dan kebijakan strategis hanya bisa diputuskan jika Presiden Jokowi sudah memilih menteri ESDM baru. Banyak proyek-proyek strategis yang membutuhkan keputusan cepat dari menteri ESDM baru.

“Proyek-proyek itu seperti, proyek blok Masela-Maluku, proyek Indonesian Deep Water (IDD) milik Chevron Pacific di Makasar Strait. Dua proyek itu sangat besar dan memiliki investasi hampir di atas US$ 25 miliar. Percepatan dua proyek itu saja bisa membantu pertumbuhan ekonomi dan bisa membantu mengurangi defisit gas,” kata Ferdy.

Bukan hanya itu, lanjut dia, menteri ESDM baru juga penting untuk melanjutkan atau meneruskan proses renegosiasi kontrak dengan perusahaan-perusahaan tambang besar, seperti Freeport Indonesia, Newmont Nusa Tenggara, Nusa Halmahera Mining dan PT Vale Indonesia.

Selain itu, dengan perusahaan batubara besar, seperti PT Bumi Resources Tbk, Adaro Resources dan sederet perusahaan batubara lainnya. Renegosiasi kontrak dengan perusahaan tambang, terlihat lamban. Maka, Jokowi perlu memutuskan dengan segera menteri ESDM baru.

“Menteri ESDM baru diharapkan bukan partisan partai politik, bukan juga utusan kelompok pebisnis tertentu, apalagi bagian dari mafia migas. Menteri ESDM baru harus orang yang benar-benar bersih, agar dia mampu memberantas mafia migas dan mafia minerba,” ujar dia. (Foto: ANT FOTO/Yudhi Mahatma)

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: