Pemerintah Diminta Lebih Pro Aktif Terkait Qanun Jinayat

Pemberlakuan Qanun Jinayat dianggap berdampak khusus terhadap perempuan.
, Majalah Kartini | 01/12/2016 - 19:30

MajalahKartini.co.id – Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat sipil di Aceh maupun nasional untuk mendorong dicabutnya Peraturan Daerah (Perda) Qanun Jinayat. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai dialog ke instansi pemerintah baik di daerah maupin ditingkat nasional.

Sebelumnya menurut keterangan Direktur Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr. Sumarsono, MDM telah membuat surat yang diajukan untuk Pemerintah Daerah terkait revisi Perda Qanun Jinayat di Aceh. Dirinya juga mengungkapkan Kemendagri bisa saja membatalkan Perda tersebut, tapi tentu melalui berbagai pertimbangan.

Pemberlakuan Qanun Jinayat dianggap berdampak khusus terhadap perempuan. Dari temuan khusus yang dikumpulkan oleh Solidaritas Perempuan mencatat bahwa dalam implementasi Qanun Jinayat, banyak yang ditangkap adalah perempuan.

Pada acara yang diselenggarakan oleh Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi Qanun Jinayat dengan tema “Satu Tahun Pelaksanaan Qanun Jinayat dan Kekerasan Terhadap Perempuan.” salah satu panitia penyelenggara sempat membacakan surat dari seorang anak perempuan di Aceh yang menjadi korban salah tangkap polisi syariah dengan tuduhan sebagai pekerja seks. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 3 Semptember 2012, di Kota Langsa. Tuduhan tersebut mengakibatkan korban akhirnya bunuh diri.

Hal itu menurut Nisaa Yura, Aktivis Solidaritas Perempuan sangat miris. Maka dari itu dirinya menyarankan ke Pemerintah untuk lebih memperhatikan dan proaktif dengan kasus salah tangkap yang terjadi dalam penerapan Qanun Jinayat. “kami berharap Kementerian Dalam Negeri harus proaktif lagi,” ujarnya di Jakarta, Kamis (1/12). (Foto: ANT FOTO/Irwansyah Putra)

Tags: , , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: