Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Butuh Sinergitas

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) sebagai strategi pencapaian kinerja Dinas PPPA dan lokakarya tematik.
, Majalah Kartini | 10/03/2017 - 12:01

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Butuh Sinergitas

MajalahKartini.co.id – Penyelenggaraan hari kedua Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017 dengan tema “Era Baru Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah” diisi dengan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Strategi Pencapaian Kinerja Dinas PPPA dan Lokakarya Tematik. “Hari ini secara paralel, kami melakukan Focus Group Discussion (FGD) kelembagaan yang akan mendiskusikan mengenai penjabaran kewenangan, tugas, fungsi, dan layanan ke dalam aktivitas, dan masukan untuk penyusunan Renstra Dinas PPPA,” tutur Kepala Biro Perencanaan dan Data Kementerian PPPA, Titi Eko Rahayu di Ternate, Maluku Utara (9/3).

Sementara dalam Lokakarya Tematik, kami mendiskusikan mengenai arah kebijakan dan prioritas kegiatan Kemen PPPA tahun 2017 di setiap kedeputian, yakni Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Anak, Tumbuh Kembang Anak, dan Partisipasi Masyarakat, serta sinkronisasi program antara pusat dan daerah. Lebih jauh Titi Eko Rahayu menuturkan era baru kelembagaan PPPA di daerah, perubahan dari Badan menjadi Dinas menjadi langkah awal untuk mengoptimalkan peran Dinas PPPA dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan isu lintas bidang dan lintas sektor. Untuk itu, hal terpenting/prioritas yang harus dilakukan adalah koordinasi dan sinergi kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak, di samping implementasi kebijakan/program kepada masyarakat.

“Sekembalinya ke wilayah masing-masing, para peserta Rakornas diharapkan segera menyusun Renstra Dinas PPPA terkait apa yang akan dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Pendampingan penyusunan Renstra dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, diantaranya melalui pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), pelatihan sistem perlindungan anak, sosialisasi tentang Kota Layak Anak (KLA), dan penyusunan Standar Operating Procedure (SOP) akan dilakukan melalui dana dekonsentrasi bidang PPPA tahun 2017,’ ujarnya. Pihaknya berharap semua elemen memiliki komitmen yang sama untuk memperkuat kelembagaan Dinas PPPA ini agar Dinas PPPA dapat melakukan peran strategis yang dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. (Foto: Dok. Kemen PPPA)

Tags: , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: