Pelanggaran Iklan Kosmetik Online Masih Tinggi

Pelanggaran peraturan di bidang obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan dapat dikenakan sanksi administratif serta sanksi pidana.
, Majalah Kartini | 24/01/2017 - 13:27

Pelanggaran Iklan Kosmetik Online Tetap Tinggi

Majalahkartini.co.id – Dra. Indriaty Tubagus, Apt., M.Kes., Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen dalam paparannya menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap peraturan di bidang obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan dapat dikenakan sanksi administratif serta sanksi pidana berupa penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1,5 milyar rupiah. Meskipun demikian, Badan POM tidak mengharapkan pendekatan sanksi terhadap pelaku usaha, namun terlebih dahulu melakukan pendekatan melalui bimbingan kepada pelaku usaha agar dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pada sesi selanjutnya, dipaparkan peran lintas sektor terkait yaitu Kominfo dan asosiasi e-commerce Indonesia dalam melakukan pengawasan di media daring dan perkembangan jual-beli daring di Indonesia. Kominfo melalui Sub Dit. Penyidikan dan Penindakan terus melakukan pemblokiran situs bermuatan negatif yang tidak hanya berupa pornografi atau judi tetapi juga penjualan produk ilegal atau palsu berdasarkan rekomendasi dari institusi yang memiliki kewenangan dalam mengawasi produk tersebut.

Oleh karena itu penutupan situs yang dilakukan oleh Kominfo tidak terbatas pada situs bermuatan pornografi, judi, SARA, dan terorisme, tetapi juga situs yang menjual atau mempromosikan kosmetik ilegal berdasarkan rekomendasi oleh Badan POM. Dalam satu bulan Kominfo dapat menerima pengaduan hingga 14.000 situs bermuatan negatif dengan 12.000 situs bermuatan pornografi dan belum ditambah dengan muatan negatif yang dibagikan di media sosial. “Peran masyarakat sangat besar”, tegas Teguh Arifiyadi, Kepala Sub Dit Penyidikan dan Penindakan Kominfo, “Dalam melakukan penulusuran dan penutupan situs bermuatan negatif.“

IDEA selaku asosiasi e-commerce yang menaungi hingga 286 pelaku e-commerce di Indonesia menjelaskan bahwa kemudahan teknologi informasi telah merubah perilaku belanja masyarakat Indonesia. “Pelaku e-commerce sebagai penyedia tempat berjualan (marketplace) ikut berperan dalam menapis produk tidak memenuhi ketentuan yang dijual di situsnya. IDEA memiliki tim yang aktif dalam melakukan inspeksi internal serta menerima pengaduan pelaku usaha bila ada produknya yang dipalsukan dan dijual di situs anggota IDEA,” ujar Ade Chandra.

Pada sesi terakhir, Kepala Sub Dit Inspeksi Produk II dan Kepala Seksi Pengawasan Penandaan dan Promosi Kosmetika memaparkan materinya secara panel dengan topik kecenderungan pelanggaran promosi kosmetik di media daring serta persyaratan penandaan dan promosi kosmetik. “Terjadi penurunan iklan kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan dari tahun 2014 hingga 2016”, papar Irwan selaku Kepala Sub Dit Inspeksi Produk II.

Meski demikian, pelanggaran promosi kosmetik di media daring tetap tinggi dari tahun ke tahun yaitu sebesar 40-50% dari iklan kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan. Penelusuran kosmetik yang dijual secara daring sulit dilakukan dan modus operandi pelaku sangat bervariasi, terutama peredaran produk palsu.

“Pelaku usaha diharapkan dapat aktif melaporkan pemalsuan produknya karena hanya pemilik produklah yang dapat menilai keaslian produknya,” tambah Irwan. Badan POM juga telah menerbitkan buku FAQ Iklan Kosmetik sehingga diharapkan dapat menjadi paparan dasar bagi pelaku usaha untuk memahami peraturan terkait iklan kosmetik. (Foto: Ecka Pramita)

Tags: , , , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: