Nota Keberatan Ahok Ditolak Majelis Hakim

Majelis hakim menyatakan surat dakwaan penuntut umum sah menurut hukum.
, Majalah Kartini | 27/12/2016 - 18:00

nota-keberatan-ahok-ditolak-majelis-hakim

Majalahkartini.co.id – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusan selanya menolak seluruh nota keberatan terdakwa perkara penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan tim penasihat hukumnya pada sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama. “Pengadilan menyatakan keberatan terdakwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama dan penasihat hukumnya tidak dapat diterima,” kata Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto diPengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (27/12).

Majelis hakim menyatakan kurang paham tentang subjek korban dalam keberatan penasihat hukum terdakwa yang dinilai menimbulkan kerancuan. Apa yang disampaikan penasihat hukum dalam nota keberatannya menurut hakim telah masuk dalam materi pokok perkara dan akan dipertimbangkan dalam proses pembuktian.

Hakim juga menolak keberatan penasihat hukum yang menilai penuntut umum mengabaikan adanya peringatan keras sebelum kasus dilimpahkan ke pengadilan. Penasihat hukum menyatakan pengadilan merupakan upaya hukum terakhir bila peringatan keras telah disampaikan kepada Ahok namun diabaikan.

Akan tetapi majelis hakim memandang peringatan keras yang seharusnya disampaikan oleh Presiden melalui Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung ditujukan kepada organisasi atau suatu aliran kepercayaan yang dianggap menodai agama yang dianut masyarakat Indonesia. Selain menolak keberatan terdakwa dan penasihat hukumnya, majelis hakim menyatakan surat dakwaan penuntut umum sah menurut hukum, memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara, dan menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir.

Sidang perkara itu akan dilanjutkan 3 Januari 2017 dengan agenda pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum. Majelis hakim memutuskan memindahkan lokasi sidang dari Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara ke Gedung Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan dengan persetujuan Mahkamah Agung. (ANT/Foto: ANT FOTO/Eko Siswono T)

Tags: , , , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: