MUI Tak Toleransi Ormas Sweeping Atribut Non-Muslim

Ormas tugasnya hanya memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait MUI.
, Majalah Kartini | 21/12/2016 - 11:00

mui-tak-toleransi-ormas-sweeping-atribut-non-muslim

MajalahKartini.co.id – Majelis Ulama Indonesia tidak memberikan toleransi kepada organisasi kemasyarakatan yang melakukan “sweeping” atau pembersihan paksa atribut keagamaan non-Islam. Ketua Umum Maruf Amin mengatakan ormas tugasnya hanya memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait MUI. “Sejak dahulu, sekarang, kapanpun, MUI tidak akan memberikan toleransi kepada masyarakat dan ormas untuk melakukan eksekusi dan sweeping,” kata Ketua Umum MUI Maruf Amin seperti yang dikutip dari ANtaranews.com, Selasa, 20 Desember 2016.

Sejumlah ormas melakukan “sweeping” yang beralasan mengawal Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim yang diterbitkan pada 14 Desember 2016. Fatwa MUI tersebut memutuskan bahwa menggunakan atribut keagamaan non-muslim adalah haram dan tindakan mengajak atau memerintahkan penggunaan atribut keagamaan non-muslim juga adalah haram.

Pertimbangan penerbitan fatwa tersebut adalah laporan dari masyarakat kepada MUI mengenai penggunaan atribut keagamaan non-Islam kepada muslim. Dalam kasus ini, atribut Kristen menjelang perayaan Hari Raya Natal. Maruf meminta pemerintah dan instrumen resminya melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya pemaksaan untuk pemakaian atribut keagamaan non-muslim kepada pemeluk Islam.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Pol Tito Karnavian juga menegaskan ormas bukan penegak hukum sehingga tidak seharusnya melakukan “sweeping”. “Ormas tidak boleh melakukan langkah upaya paksa dengan alasan penegakan fatwa,” kata Tito.

Menurut Tito, mengawal fatwa untuk sosialisasi dan berkoordinasi dengan pemerintah boleh. Akan tetapi, kalau melakukan langkah sendiri tidak boleh. Tito mengatakan jika pelaku “sweeping” tidak bersedia dibubarkan, maka aparat kepolisian dapat mengenakan Pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tesebut membahas tentang kerumuman yang sulit dibubarkan setelah mendapatkan perintah tiga kali. Sanksi pidana yang diberikan adalah pidana penjara empat bulan dua minggu.

Dia menegaskan aparat kepolisian jangan ragu menindak sekelompok orang yang melakukan “sweeping” atau melakukan sosialisasi “sweeping”. Jika setelah dibubarkan pelaku “sweeping” melawan, maka mereka dapat tangkap sesuai aturan hukum. “Kalau ada petugas (kepolisian) yang terluka ancamannya tujuh tahun, pelaku bisa ditahan. Jangan ragu-ragu,” ucap Tito. (Sundari/Foto: Surya.co.id)

 

Tags: , , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: