Menteri Yohana Sosialisasi UU Kekerasan Seksual Anak

Diperlukan peran keluarga dan masyarakat dalam melindungi anak.
, Majalah Kartini | 24/02/2017 - 12:02

Menteri-Yohana-Sosialisasi-UU-Kekerasan-Seksual-Anak

MajalahKartini.co.id – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bersama Komisi VIII DPR RI mensosialisasikan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Jumat (24/2).

Undang – Undang ini mengatur ancaman hukuman bagi siapa saja yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak dengan memberikan hukuman yang jauh lebih berat lagi, yaitu hukuman pidana penjara 20 tahun, seumur hidup, dan hukuman mati. Di samping itu juga diberikan hukuman pidana tambahan berupa publikasi identitas pelaku kekerasan dan hukuman pidana tindakan berupa pemasangan alat pendeteksi (chip) serta kebiri kimia.

“Undang-Undang ini merupakan wujud kehadiran negara untuk melindungi perempuan dan anak di Indonesia. Negara tergolong maju jika 50% perempuan memiliki peran dalam pembangunan, memperhatikan ibu dan anak karena kesehatan dan kecerdasan anak merupakan cerminan masa depan bangsa yang baik. Kita harus bergerak bersama melawan segala bentuk kejahatan pada anak,” ujar Iskan Qolba Lubis, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI melalui rilisnya.

Banyak kemajuan yang telah dilakukan di bidang perlindungan anak, namun masih banyak pula tantangan yang harus kita selesaikan bersama, seperti maraknya tindak kekerasan terhadap anak telah menjadi praktek budaya yang menganggap bahwa kekerasan merupakan hal yang wajar digunakan untuk mendisiplinkan dan membuat anak patuh. Pendekatan yang mengedepankan kekerasan dalam mendidik anak mungkin saja dapat mendisiplinkan anak pada saat itu, namun sesungguhnya anak justru merasa tertekan dan bisa menimbulkan amarah serta dendam.

Pendekatan ini haruslah dihentikan, digantikan model pengasuhan yang memberi kebebasan bagi anak untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan minat dan bakatnya dengan memberi keleluasaan bagi anak untuk mengoptimalkan Emotional Intelligence-nya.

Maraknya pornografi anak oleh pedofilia juga harus menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat bersama. Mekanisme penegakan hukum bagi pelaku perlu ditingkatkan untuk menimbulkan efek jera dari pelaku. Masyarakat dapat berperan serta dengan melakukan pemantauan bersama terhadap proses penegakan hukum sehingga pelaku bisa dijatuhi hukuman yang semestinya.

“Peran keluarga sangat penting, khususnya dalam melindungi anak dari bahaya predator-predator di luar. Perlu dibangun komunikasi yang penuh kasih sayang dengan anak-anak. Peran orang tua juga diperlukan untuk mengawasi kegiatan anak agar mereka merasa aman dan terlindungi. Upaya perlindungan anak ini adalah merupakan tugas kita bersama, melindungi 1 orang anak artinya melindungi bangsa Indonesia,” ujar Yohana Yembise, Menteri PPPA.

Acara Sosialisasi UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dihadiri oleh peserta sebanyak 300 orang yang berasal dari seluruh SKPD di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah ini dibuka oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise didampingi Deputi Bidang Perlindungan Anak, Pribudiarta Nur Sitepu, bersama Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Iskan Qolba Lubis serta Walikota Sibolga, Syarfi Utahuruk dan Bupati Tapanuli Tengah, Bukit Tambunan.

“Dengan diadakan acara sosialisasi ini diharapkan akan semakin banyak masyarakat yang sadar tentang pentingnya keluarga dan masyarakat dalam melindungi anak, terciptanya masyarakat yang saling peduli dan sensitif terhadap berbagai tindak kekerasan untuk mencegah secara dini terjadinya kekerasan terhadap anak guna mewujudkan kehidupan damai dan sejahtera dalam NKRI yang sangat kita cintai,” tambah Menteri Yohana. Masih dalam rangkaian kunjungan kerja di Tapanuli Tengah, Menteri Yohana mengunjungi TK Bunayya untuk berbincang bersama anak-anak terkait pentingnya melindungi diri dari segala bentuk kekerasan.(Foto: Dok. KPPPA)

Tags: , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: