Menko Maritim: Sederhanakan Regulasi dan Bangun Konektivitas

Konektivitas antar wilayah dan tingginya biaya pengangkutan kapal juga menjadi masalah.
, Majalah Kartini | 26/08/2016 - 16:00

 

MajalahKartini.co.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan telah mengindentifikasi beberapa masalah dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam kunjungannya ke Makassar, Kamis (25/8). Menko Luhut mengadakan dengan PT Pelindo IV, PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT Bogatama Marinusa, PT Angkasa Pura I, PT PLN (Persero), PT KIMA, PT Perikanan Nusantara, dan PT Semen Nusantara pada kunjungan satu harinya di Makassar.

“Sebenarnya persoalan utamanya bukan pada masalah infrastruktur, tetapi pada regulasi kita yang saling tumpang tindih,” kata Menko Luhut. Konektivitas antar wilayah dan tingginya biaya pengangkutan kapal juga menjadi masalah.

Menteri Luhut mengatakan Makassar nantinya akan menjadi pelabuhan Hub atau pengumpul untuk wilayah Timur Indonesia. Barang komoditi yang hendak dikapalkan tidak tidak lagi melalui Surabaya dan Tanjung Priok. “Selama ini barang-barang dari Bitung yang akan diekspor ke Nagoya harus ke Surabaya dulu, padahal jarak Bitung-Nagoya lebih dekat daripada jarak Bitung-Surabaya, ini membuat waktu tempuh yang kapal muat menjadi 41 hari,” jelas dia.

Proses sertifikasi ekspor kayu dari Papua yang harus dilakukan di Surabaya juga membuat biaya angkut barang jadi lebih mahal.  Dalam pertemuan dengan PT Pelindo IV, Direktur Utama Doso Agung menyampaikan bahwa saat ini terjadi tumpang tindih kewenangan pengelolaan pelabuhan.

“Yang dikelola oleh PT Pelindo adalah 112 pelabuhan komersial sementara yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan ada sekitar 900 pelabuhan nonkomersial, dan tidak ada konektivitas antara keduanya,” kata Doso Agung.

Mendengar ini Menteri Luhut merencanakan akan memanggil Menteri Perhubungan Budi Karya untuk membicarakan bahwa seluruh masalah kepelabuhanan supaya diserahkan ke Pelindo dan Kementerian Perhubungan cukup menangani regulasi dan infrastruktur saja. Dengan menyederhanakan birokrasi, Luhut meyakini akan terjadi efisiensi biaya. (Foto: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman)

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: